Facebook habiskan 100 juta dolar perangi hoaks corona

Jakarta (ANTARA) - Facebook benar-benar serius dalam membantu penanganan pandemi virus corona baru, dengan menginvestasikan 100 juta dolar (Rp1,6 triliun) untuk memerangi kabar bohong alias hoaks seputar COVID-19.

Facebook bahkan melarang taktik eksploitatif dalam iklan dan melarang iklan untuk masker medis, pembersih tangan, tisu desinfektan, dan kit uji COVID-19 di platform-nya.

Media sosial terbesar di dunia itu juga memastikan semua orang memiliki akses informasi akurat dan menghapus konten berbahaya.

"Menghubungkan orang ke informasi yang kredibel di Facebook, Messenger, Instagram, dan WhatsApp," kata Facebook soal upayanya di semua platform miliknya, dikutip, Kamis.

Facebook mendukung pekerjaan komunitas kesehatan masyarakat global untuk menjaga orang-orang tetap aman dan terinformasi selama krisis kesehatan masyarakat akibat virus corona.

"Kami juga berupaya mengatasi dampak jangka panjang dengan mendukung industri yang membutuhkan dan membuatnya lebih mudah bagi orang untuk menemukan dan menawarkan bantuan di komunitas mereka."

Facebook menyumbangkan 20 juta dolar untuk mendukung upaya bantuan COVID-19 dan menyumbang 25 juta dolar untuk mendukung petugas layanan kesehatan di garis depan.

Investasikan 100 juta dolar dalam bisnis kecil dan mempermudah orang untuk mendukung bisnis lokal mereka.

Mendukung organisasi kesehatan global dengan iklan gratis dan banyak lagi

Karena orang-orang beralih ke Grup untuk terhubung dengan komunitas yang mereka pedulikan dan mendapatkan dukungan selama ini, Facebook ingin membuatnya mudah untuk menemukan dan berbagi informasi yang dapat diandalkan dalam kelompok.

Facebook menunjukkan kepada anggota grup terkait COVID-19 sebuah pop-up pendidikan yang mengarahkan mereka ke informasi yang kredibel dari organisasi kesehatan.

Facebook meminta admin grup untuk membagikan siaran langsung tentang COVID-19 dari otoritas kesehatan seperti Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta departemen kesehatan negara bagian dan negara resmi.