"Kami minta berbagai pihak untuk tidak menarik masalah ini sebagai persoalan antarbangsa. Ini masalah keluarga biasa, tak perlu dicampuri pihak atau instansi lain," kata juru bicara kerabat Kerajaan Kelantan, Ichsan Absal, di Jakarta, Jumat.
Ichsan menyesalkan pemberitaan soal Manohara yang selama ini berbeda dari kenyataan yang ada, dan cenderung memojokkan pihak Kerajaan Kelantan.
"Manohara baik-baik saja, dan hidup rukun dengan suaminya, Pangeran Kerajaan Kelantan, Tengku Muhammad Fachri," katanya.
Menurut dia, pihak keluarga Kerajaan Kelantan sebenarnya telah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik, termasuk meminta bantuan Dubes Indonesia untuk Malaysia Dai Bachtiar sebagai mediator, namun selalu ditolak ibu Manohara, Daisy Fajarina.
"Tidak mau diantar Pak Dai, alasannya takut dibohongi. Ini kan alasan yang mengada-ada," katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan, Ichsan mengatakan, sebenarnya pihak keluarga Kerajaan Kelantan tersinggung dengan tindakan dan pernyataan Daisy, namun mereka menahan diri dan tidak mau menanggapi karena masih menghormatinya sebagai besan.
Pada bagian lain, Ichsan mengatakan, tidak selayaknya Daisy mencoba mengangkat kasus Manohara sebagai persoalan antarbangsa, karena Daisy sendiri terlibat kasus penganiayaan terhadap pembantunya, Shaliha, yang justru sesama warga negara Indonesia.
Ichsan lantas menunjukkan bukti salinan putusan Pengadilan Negeri Grasse, Perancis, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah A Subandi, terkait kasus Daisy dan suaminya, Noac Pinot Jurgen Reiner, serta berita surat kabar berbahasa Perancis yang memuat kasus itu.
Dalam putusan itu Daisy divonis 18 bulan penjara dan Noac Pinot divonis 4 bulan penjara.
"Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI di Perancis. Senin (18/5) besok kami akan diterima di kedutaan Perancis di sini," katanya.
Menurut Ichsan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pihak yang kini menampung Shaliha untuk membawa gadis itu pulang ke Indonesia.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
tapi nampaknya tidak bisa diharapkan, tho sudah banyak TKI/TKW kita yang dibiarkan terlantar disana.
Disini para politisi ngecap berbusa-busa.
Disana, rakyat Indonesia dilecehkan martabatnya.
Lalu apa fungsi Parpol dan Pemilu??