Tarif listrik nonsubsidi naik 100 persen karena subsidi silang? Ini faktanya

Jakarta (ANTARA/JACX) - Sebuah informasi tentang tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga dua kali lipat atau 100 persen muncul di aplikasi berbagi pesan WhatsApp, termasuk media sosial Twitter.

Dalam pesan berantai itu, pelanggan listrik reguler disebut menanggung beban atas kebijakan pemerinta untuk menggratiskan tarif listrik pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA

Bahkan, informasi itu juga muncul dalam sebuah situs bernama Postmetromedan.com berupa unggahan berjudul "PELANGGAN 450 DIGRATISKAN, TAGIHAN LISTRIK PELANGGAN REGULER NAIK HINGGA 100 PERSEN"

Sementara di media jejaring sosial Twitter, informasi itu ditambahkan dengan narasi sebagai berikut:

"Jadi listrik gratis dan diskon, biaya bebannya diambil dari kenaikan diam-diam konsumen non subsidi, istilahnya subsidi silang ala pemerintah

Pemerintah yang dapat nama, rakyat yang dibebankan dibohongi diam-diam

Itu namanya..."

Unggahan pada 5 April itu telah disukai oleh 9.376 pengguna lain dan diunggah ulang hingga 4.123 kali.

Namun, benarkah informasi terkait kenaikan tarif listrik nonsubsidi itu?

Tangkapan layar hoaks salah satu akun di Twitter terkait kenaikan tarif listrik nonsubsidi. (Twitter)

Penjelasan:

Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengklarifikasi hoaks kenaikan tarif listrik nonsubsidi tersebut di akun Twitter resmi mereka, @_pln_id, pada 7 April 2020.

Pelanggan rumah tangga non-subsidi, menurut PLN, tidak mengalami kenaikan tarif. Tarif yang berlaku bagi pelanggan nonsubsidi PLN merupakan tarif yang telah berlaku sejak 2017.

Pemerintah telah memberikan kebijakan gratis tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA dan pemotongan tarif hingga 50 persen untjk pelanggan bersubsidi dengan daya 900 VA.

Kebijakan itu diambil dengan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 senilai Rp3,5 triliun.

PLN menyebutkan tarif listrik yang digratiskan dan didiskon 50 persen untuk pelanggan bersubsidi itu sebagai kebijakan untuk mengurangi dampak ekonomi atas wabah COVID-19 di Indonesia.