Fraksi Demokrat DPR: Pemerintah harus tanggung biaya pemulangan TKI

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Teuku Riefky Harsya, meminta pemerintah Indonesia menanggung biaya pemulangan para TKI, ABK, dan jemaah tabligh asal Indonesia yang masih ada di luar negeri.

"Pemerintah perlu menyediakan dana kontingensi untuk evakuasi pemulangan TKI, ABK dan Jamaah Tablig yang tidak mampu," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dia katakan menyoroti penjelasan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam rapat kerja Komisi I DPR secara virtual, Selasa (7/4), terkait upaya Kementerian Luar Negeri dalam penanganan 3 kluster besar WNI terdampak Covid-19 di luar negeri.

Tiga kluster itu adalah WNI di Malaysia, ABK dan Jamaah Tabligh.

Harsya yang juga wakil ketua Komisi I DPR itu mengatakan, para TKI, ABK dan Jamaah tabligh asal Indonesia tidak dapat kembali ke Indonesia karena dapat dipastikan keuangan mereka sudah menipis. "Dan entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta Pemerintah mengantisipasi hal ini segera," ujarnya.

Pada sisi lain dia memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri terhadap pendampingan, bantuan shelter darurat, sembako dan obat-obatan yang diberikan melalui kedutaan besar Indonesia di berbagai negara.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri mencatat, data hingga 6 April dari sekitar 1,2 juta WNI di Malaysia hanya 44.650 orang yang telah kembali; dari 16.863 ABK yang bekerja di 116 kapal hanya 4.496 orang yang kembali.

Sementara itu, dari 907 Jamaah Tabligh yang tersebar di delapan negara (mayoritas di India) hanya 10 orang yang telah kembali ke Indonesia.