Populasi Orangutan Taman Nasional Kutai Kritis

Pontianak (ANTARA News) - Centre for Orangutan Protection (COP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak cepat menegakkan hukum untuk menyelamatkan populasi orangutan sub species morio (Pongo Pygmaeus Morio) yang berada di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur yang kini semakin kritis.

Dalam siaran tertulis yang diterima ANTARA di Pontianak, Kamis, Habitat Campaign Manager COP, Yon Thayrun, menyatakan jumlah orangutan di Taman Nasional Kutai diperkirakan 600 individu pada 2004. Namun karena besarnya tingkat perusakan maka populasi yang tersisa diperkirakan tinggal 30 - 60 individu.

Menurut ia, saat ini populasi orangutan tersebut hanya tersisa di blok Prevab - Mentoko yang dipisahkan oleh Sungai Sengata dengan perusahaan tambang batubara Kaltim Prima Coal.

Yon menyatakan, politisi dan pejabat pemerintah telah mensponsori serta membiarkan tindakan kejahatan yang terus menerus terjadi di kawasan tersebut hingga hari ini.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menurut ia, dengan seizin Departemen Kehutanan membangun jalan poros Bontang - Sengata sepanjang 60 km, membelah Taman Nasional Kutai pada tahun 2002.

Pembangunan itu menghancurkan habitat orangutan dan mengundang perambahan besar-besaran. Diperkirakan 22 ribu hingga 70 ribu orang telah merambah dan menduduki Taman Nasional Kutai.

Selain itu, Pemerintah telah menetapkan kawasan yang dirambah menjadi desa dan kecamatan seluas 23.712 hektare.

Menurut Yon, Taman Nasional Kutai kini sedang berubah menjadi sebuah kota yang lengkap dengan lapangan terbang, stasiun bahan bakar, pasar, menara telepon seluler (BTS), terminal bis, dan lokalisasi pelacuran.

Hanya waktu yang akan membuktikan, apakah orangutan bisa bertahan di sana atau tidak, kata Yon Thayrun.

Ia mengatakan, akar persoalan di Taman Nasional Kutai, yakni penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi. Itu untuk memenangkan dukungan dalam pemilihan kepala daerah. Kandidat dan pejabat setempat menarik dukungan masyarakat dengan memobilisasi pendudukan kawasan Taman Nasional.

Strategi bagi - bagi tanah gratis tersebut berhasil. Solusi terbaik untuk Taman Nasional Kutai, menangkap dan memenjarakan politisi dan pejabat korup tersebut. "Ini akan membuat para pendukungnya meninggalkan lahan jarahan dan menghentikan aktivitas ilegal," katanya. (*)