Mendagri ungkap kekurangan alat kesehatan di daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap sejumlah kekurangan dan jenis kategori kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 di seluruh kabupaten/kota Indonesia.

"Provinsi NTT, misalnya kekurangan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine, sementara Sumsel butuh 250 juta masker biasa dan DIY membutuhkan 3,2 juta alat pelindung diri (APD)," kata Mendagri melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (7/4).

Menurut Tito, sebenarnya banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti usaha konveksi rumahan, yang bisa dimobilisasi untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan APD di Indonesia.

Untuk itu, tim Kementerian Dalam Negeri telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka di dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Mendagri mengatakan bahwa jajarannya juga telah melakukan pendataan awal secara bottom-up (dari bawah) mengenai kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah.

Semua itu disampaikan Mendagri saat menggelar video telekonferensi bersama seluruh bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Indonesia dengan asosiasi dunia usaha, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Kegiatan itu juga dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Telekonferensi itu bertujuan untuk membangun diskusi tripartit antara pusat, daerah, dan dunia usaha di dalam menyatukan langkah dan pergerakan dalam menghadapi krisis COVID-19.

Diskusi difokuskan pada isu strategis menjamin ketersediaan sarana alat kesehatan di daerah yang berhubungan dengan COVID-19 serta ketersediaan kebutuhan mendasar, termasuk pangan, guna mengantisipasi dampak COVID-19 di seluruh daerah.

"Dengan membangun komunikasi dan tukar-menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemerintah daerah, di atas mekanisme permintaan dan penawaran (supply and demand), kami berharap kita dapat mengerahkan semua kekuatan kita untuk mengatasi masalah penanggulangan COVID-19 ini," ujar Mendagri.

Lewat diskusi tersebut, Mendagri ingin membangun sinergi agar dunia usaha dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

"Diskusi seperti ini perlu dilakukan secara teratur agar sinergi dan kesatuan gerak langkah antara pemerintah, khususnya kabupaten/kota dan dunia usaha untuk bersatu menghadapi COVID-19," ujar Tito.