Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah fungsionaris DPP PDIP membantah jika partai berlambang banteng moncong putih itu pernah menerima kucuran dana dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) saat Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden RI pada era 2001-2004.

"Ibu (Megawati) tidak tahu urusan dana itu. Terlalu naif jika seorang presiden berhubungan dengan Kepala Keuangan. Bahkan jajaran direksinyapun mungkin presiden tidak kenal," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Pramono Anum di Jakarta, Selasa.

Pernyataan Pramono tersebut terkait pengakuan mantan Direktur Keuangan PT RNI, Nerindra Dangin di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada persidangan Senin (11/5).

Dangin mengatakan, perusahannya pernah mengucurkan dana Rp500 juta ke rekening PDIP untuk kepentingan kampanye Pemilu dan Pilpres 2004.

Menurut Pramono, PDIP terbuka untuk diaudit laporan keuangannya oleh lembaga manapun demi transparannya masalah ini.

"Kalau ada pengakuan seperti itu, ada laporan keuangan partai yang bisa diaudit kapanpun," kata Pramono yang mengaku sangat mengetahui aliran dana yang masuk ke PDIP lantaran tahun 2004 ia ditugaskan Megawati untuk menangani bidang keuangan partai.

Senada dengan Pramono, Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan partainya terbuka untuk diaudit.

"Oh ya, harus supaya masalah ini menjadi jelas. Itu kan baru pengakuan sepihak," kata Tjahjo yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR RI itu.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009