AS Kembali Ganjal Kesepakatan Pembiayaan di UNFF

Jakarta (ANTARA News) - Amerika Serikat kembali mengganjal pembiayaan global untuk sektor kehutanan dalam pengelolaan hutan secara lestari.

Sekjen Dephut Boen Purnama di Jakarta, Selasa, mengatakan, Forum PBB untuk sektor kehutanan (UNFF) ke-8 di Markas PBB, New York, berlangsung alot selama dua hari karena masing-masing negara mengajukan penolakannya.

Boen yang dalam forum sidang itu berperan sebagai presiden sidang kemudian menawarkan "draf finansial" kepada peserta sidang dengan opsi terima atau tidak.

Dikatakannya, delegasi Amerika Serikat sempat menawar untuk mengamandemen dua paragraf dari draf tersebut sesuai keinginan mereka. Namun, Boen yang tidak menjelaskan dua paragraf tersebut menyatakan dia menolak dan meminta sikap AS menerima atau tidak.

Akhirnya, kata Boen, delegasi AS kemudian menyatakan penolakan mereka terhadap draf tersebut yang berakibat sidang UNFF ke-8 yang berlangsung 20 April-1 Mei 2009 gagal menghasilkan kesepakatan soal pembiayaan global.

Meskipun demikian, Boen optimistis, sidang UNFF ke-9 yang berlangsung 2011 nanti bakal mampu menghasilkan keputusan untuk pembiayaan global tersebut. Namun begitu keputusan diambil, katanya, maka peserta sidang dapat langsung merealisasikan pelaksanaannya.

"AS lebih memilih memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang sudah ada ketimbang fund baru," katanya.

Ia bahkan menambahkan masyarakat internasional kini tengah dihadapkan pada permasalahan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Seperti diketahui, di kancah internasional forum kehutanan dunia memang membahas sinergitas kebijakan kehutanan negara maju dan berkembang, baik dalam rangka kebijakan maupun penggalangan dana yang memang dimiliki negara maju.

Menurut dia, dialog global menjadi keharusan. Untuk itulah di bawah payung United Nation (PBB), 192 negara anggotanya berupaya makin mengaktifkan forum kehutanan.

Komisi ekonomi dan sosial PBB atau (Economic and Social Commission/Ecosoc) membentuk komisi fungsional yang akhirnya sepakat menindaklanjuti pembahasan hutan melalui mekanisme International Arrangement of Forest (IAF), Mekanisme IAF terdiri dari United Nation Forum on Forest (UNFF) dan Collaborative Partnership on Forest (CPF).

Boen yang juga Presiden UNFF juga mengatakan pembahasan UNFF di New York itu di fokuskan pada tiga hal penting, yakni masa depan kehutanan terkait dengan perubahan iklim atau climate change, pengembangan biodiversity dan masalah pendanaan pengelolaan hutan lestari.

Ia menambahkan Indonesia sudah mengambil posisi untuk bisa berperan besar dalam forum kehutanan dunia. Apalagi jika terkait dengan perumusan pengelolaan hutan lestari termasuk pendanaannya, katanya.

Pada pembahasan UNFF itu, ungkap Boen, semua negara fokus pada penyusunan pendanaan yakni Global Finance Mechanisme (GFM)/Portofolio/Forest Finance Frame untuk Sustainable Forest Management (pengelolaan hutan lestari).

Meski ada ganjalan dari AS, kata dia, instrumen ini bisa mempengaruhi kerjasama internasional dan aksi nasional dalam upaya mengurani deforestasi, menghindari degradasi hutan, mempromosikan mata pencaharian dari hutan yang lestari serta menurunkan kemiskinan bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan.

Boen juga mengatakan salah satu tujuan dari forum kehutanan, yakni terjalinnya kerjasama internasional untuk membiayai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang terkait dengan sektor kehutanan, terutama pengembangan standar dalam negosiasi perubahan iklim dan input yang memadai dari lembaga yang kompeten.

Negara maju, kata dia, memang seharusnya memberikan perhatian lebih kepada negara berkembang, namun di tengah krisis global saat ini, tentu ada beberapa hal yang bisa ditoleransi.(*)