Obama Potong Pajak Kelas Menengah dan UKM

Washington (ANTARA News/AFP) - Pemerintahan Presiden Barack Obama berencana memotong pajak keluarga kelas menengah sampai sekurang-kurangnya 736 miliar dolar AS dan 100 miliar dolar AS untuk usaha kecil (UKM) sampai 10 tahun ke depan, demikian para pejabat AS, Selasa WIB.

Pemotongan pajak ini adalah bagian dari proposal pendapatan pemerintah dibawah RAPBN 2010 yang juga berupaya menutup lubang pajak hingga ratusan miliar dolar AS, termasuk 31 miliar dolar AS insentif pajak untuk perusahaan-perusahaan minyak dan 86,5 miliar dolar AS pendapatan negara yang hilang akibat penggelapan pajak di luar negeri.

"Pemerintahan ini telah mengajukan anggaran (RAPBN) yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kejujuran dalam pengaturan pajak dan mendukung proritas-prioritas sangat penting Presiden pada cara yang bertanggungjawab dalam hal (pengelolaan) pajak," kata Menteri Keuangan Timothy Geithner.

"Dengan memberikan pemotongan pajak kepada usaha kecil dan keluarga kelas menengah, demikian juga untuk investasi dalam bidang inovasi, maka secara langsung kami berinvestasi untuk masyarakat kita, menciptakan lapangan kerja baru dan menempatkan bangsa kita pada alur pemulihannya," sambung Geithner.

Selasa WIB ini Gedung Putih telah menaikkan target defisit APBN untuk tahun fiskal 2009 dan 2010 masing-masing mendekati 90 miliar dolar AS, yang merefleksikan adanya biaya tinggi dalam memerangi krisis ekonomi, sehingga total anggaran belanja final mencapai 3,6 triliun dolar AS.

Tahun fiskal versi pemerintah pusat mulai pada 1 Oktober.

Pemotongan pajak untuk kalangan perseorangan dan keluarga ditujukan kepada 95 persen keluarga kelas menengah sehingga setiap keluarga bisa menghemat 800 dolar AS per tahun, demikian Menteri Keuangan AS dalam satu pernyataannya.

RAPBN ini juga memperbaiki tingkat pengenaan pajak maksimum kepada orang kaya sampai 39,6 persen.

Pendahulu Obama, George W. Bush, telah menurunkan tingkat pengenaan pajak kepada orang kaya menjadi 35,0 persen pada 2001.

Anggaran belanja ini juga berisi usulan menutup lusinan lubang pajak yang tidak adil yang membuat kebocoran anggaran ratusan miliar dolar AS, lanjut pernyataan tertulis Menkeu AS itu.

Ketentuan ini akan mengembalikan pajak yang seharusnya diterima dari perusahaan-perusahaan minyak dan mencegah perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di luar negeri melarikan keuntungannya demi menghindari pajak.

Artinya, sambung pernyataan Menkeu itu, untuk menambal lubang pajak akan dibutuhkan dana lebih dari 103 miliar dolar AS yang didapat dengan cara mengakhiri pemberian insentif pajak untuk investasi-investasi internasional.

58 miliar dolar AS juga akan disediakan untuk menutup lubang pajak di dalam negeri dan demi meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri, demikian Menkeu AS.

Minggu lalu Obama mengawasi ketat penggelapan pajak dan mencegah perusahaan-perusahaan AS memberikan insentif kepada tenaga-tenaga lepas atau "outsource."

Untuk menyingkirkan praktik-praktik termasyur penggelapan pajak, Obama telah melakukan perubahan drastis dengan mereformasi sistem pajak yang juga merupakan cara memerangi resesi terburuk yang dialami AS sejak era Perang Dunia Kedua.

Menurut pemerintahan Obama, perusahaan-perusahaan AS mengeksploitasi jejeran lubang pajak dan praktik-praktik busuk dengan cara membayar rata-rata hanya dua persen dari keuntungan usahanya di luar negeri sehingga setiap tahun mereka menghisap 10 miliar dolar AS dana para pembayar pajak AS.

Dibawah RAPBN baru ini, Internal Revenue Service (semacam Dinas Pendapatan tingkat Nasional atau Ditjen Pajak pada Depkeu RI) akan merekrut 800 agen baru untuk mengejar para pelaku penggelapan pajak di luar negeri.

Reformasi pajak ini memenuhi salah satu janji Obama selama kampanye lalu, yaitu mengakhiri kemampuan perusahaan-perusahaan AS dalam mengulur-ulur pembayaran pajak demi melindungi keuntungan yang dicetak dari operasi bisnis di luar negeri setelah mereka menutup fasilitas bisnis di dalam negeri dan mengalihkan lapangan kerja ke negara-negara berupah rendah. (*)