Legislator ingin pelebaran defisit APBN fokus atasi krisis kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI Kamrussamad ingin pelebaran defisit APBN hingga Rp853 triliun atau 5,07 persen terhadap PDB dari anggaran saat ini oleh pemerintah dapat difokuskan pada kebijakan fiskal untuk mengatasi krisis kesehatan Covid-19.

"Kami menekankan pelebaran defisit anggaran dari 1,76 persen menjadi 5,07 persen dari PDB pada APBN 2020 agar difokuskan pada Kebijakan fiskal untuk mengatasi Krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta Masyarakat miskin melalui Program jaring pengamat Sosial (Sosial safety net)," ujar Kamrussamad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peranan strategis dalam memastikan pencapaian target – target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Jokowi menuju Indonesia Maju.

"Sebagai sebuah kebijakan fiskal, APBN 2020 diharapkan dapat diimplementasikan secara kredibel, efektif efesien serta berkelanjutan, sehingga dapat menjadi menjadi motor penggerak penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik," katanya.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik menjadi suatu keniscayaan dalam melewati fase lombatan besar menuju Indonesia Maju 2045, yang semakin menjadi krusial ditengah kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan akibat perang dagang AS dan China yang belum ada tanda-tanda akan berakhir.

"Kita dapat mencermati bagaimana dampak konstelasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional, untuk kawasan Asia misalnya, Singapura hanya tumbuh 0,5 persen, Malaysia 4,37 persen, Thailand 2,35 persen, kita patut bersyukur Indonesia dengan segala dinamika internal yang ada masih mampu tumbuh 5,02 persen," kata Kamrussamad.

Stablisasi pertumbuhan ekonomi domestik dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia pada masa mendatang merupakan tantangan bersama yang harus digapai, agar akselerasi Indonesia Maju sebagaimana yang telah digariskan Presiden Jokowi dapat tercapai, utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bermunculannya pusat-pusat ekonomi regional baru dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dengan demikian dalam kasus seperti ini pemerintah juga mesti memikirkan bagaimana meningkatkan stimulus perdagangan dengan cepat sehingga masyarakat bisa bangkit secara cepat.

Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit anggaran hingga Rp853 triliun atau 5,07 persen terhadap PDB dari saat ini Rp307,2 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB.

Pelebaran defisit anggaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan turunnya penerimaan dan peningkatan belanja untuk penanganan kesehatan dan antisipasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian.

Berbagai strategi yang sudah disiapkan antara lain menambah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp160,2 triliun dari target awal sebesar Rp389,3 triliun.