Anggaran Pilpres Capai Rp62,17 Miliar

Semarang (ANTARA News) - Pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) Juli 2009 mendatang untuk satu kali putaran membutuhkan anggaran hingga Rp62,17 miliar.

"Anggaran sebesar Rp62,17 miliar ini, akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi, pengadaan barang dan jasa, pemuthakiran data pemilih, mendukung kegiatan kampanye, tabulasi penghitungan suara, dan bimbingan teknis," kata Ketua KPU Provinsi Jateng, Ida Budhiati, di Semarang, Senin.

Ia mengatakan, alokasi dana untuk kegiatan sosialisasi terdapat penambahan dibanding sosialisasi Pemilu legislatif Rp141 juta.

Sementara alokasi biaya untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp58,7 miliar, pemuthakiran data pemilih Rp45 juta, pendukung kegiatan kampanye Rp69,7 juta, tabulasi penghitungan suara Rp81,7 juta, bimbingan teknis Rp77 juta.

Selain itu, dana miliaran rupih itu juga digunakan untuk honor pengelolaan barang sebesar Rp78,4 juta, tenaga perorangan Rp59,5 juta, dan pengelolaan laporan keuangan Rp75 juta.

Khusus untuk pos audit dana kampanye pilpres, lanjut Ida, alokasinya cukup besar yakni sebesar Rp2,7 miliar, mengingat proses audit diserahkan kepada kantor akutansi publik (KAP).

Meskipun anggaran untuk pilpres tergolong besar, kata dia, anggaran pilpres yang diambilkan dari dana APBN itu masih lebih kecil dibandingkan dengan biaya untuk pelaksanaan pemilu legislatif 2009 mencapai Rp107 miliar lebih.

"Untuk pelaksaanaan pemilu 2009, KPU Jateng menerima anggaran dari pusat sebanyak Rp169 miliar untuk pemilu legislatif dan pilpres," ujarnya.

Ida menjelaskan, secara prosentase biaya untuk pemilu legislatif mencapai 63,26 persen, dibanding dengan pilpres hanya 36,74 persen.

"Biaya untuk penyelenggaraan pemilu legislatif memang menyedot anggaran yagn lebih besar, mulai dari persiapan sampai pelaksanaannya. Apalagi, jumlah caleg terdaftar juga banyak," ujarnya.

Kondisi tersebut berbeda dengan pelaksanaan pilpres mendatang, karena jumlah calon hanya beberapa pasangan saja, sehingga tidak akan menyedot anggaran dalam jumlah begitu besar.

Terkait dengan minimnya dana untuk sosialisasi, kata Ida, masalah tersebut tidak hanya menjadi kewenangan KPU.

"Peran serta dari pemerintah, masyarakat, dan partai juga dibutuhkan. Terlebih, dengan keterbatasan SDM yang ada, tentunya pihak lain seperti pemerintah dan parpol dapat turut serta menyukseskan pilpres ini dengan turut serta menyosialisasikannya," ujarnya.
(*)