"Pemerintah hendaknya fokus dan bersatu dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya pada masyarakat. Lebih baik ditunda dulu sejumlah proyek infrastruktur untuk saat ini, " ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Ferry menambahkan terdapat sejumlah perbedaan realitas di masyarakat dan pemerintah, yang mana pemerintah ingin melanjutkan proyek ibu kota baru, sementara masyarakat menginginkan agar proyek infrastruktur ditunda.
Di sisi lain, lanjut dia, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menginginkan adanya kenaikan gaji. Hal itu bertolak belakang dengan keinginan masyarakat.
"Tentu saja berlawanan dengan pikiran rakyat yang ingin semua proyek atau agenda ditunda sementara. Rakyat menghendaki pemotongan gaji pejabat, artinya rakyat ingin ada pengorbanan semua pihak. Jadi, tidak cuma rakyat yang dituntut memberi pengorbanan," kata Ferry.
Ferry menambahkan pandemi COVID-19 berdampak pada kehidupan masyarakat, yang mana banyak terjadi pemotongan gaji, penundaan gaji, hingga pengurangan karyawan.
Pandemi COVID-19 tersebut, lanjut dia, telah menimbulkan krisis ekonomi maupun sosial dalam kehidupan masyarakat.
Sementara pakar kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan mengatakan idealnya dana infrastruktur dialihkan untuk penanganan COVID-19.
"Seharusnya dana infrastruktur yang dialihkan, terutama dana pemindahan ibu kota baru, ditunda dulu sementara. Jangan dana riset," imbuh Cecep.
Pewarta: Indriani
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2020
