Zuma Didampingi Tiga Istri Dilantik Sebagai Presiden Afsel

Pretori (ANTARA News) - Jacob Zuma Sabtu dijadwalkan akan dilantik sebagai presiden demokratik keempat Afrika Selatan pada upacara megah yang dihadiri para kepala negara, raja dan puluhan ribu pendukungnya.

AFP melaporkan bahwa Zuma, didampingi oleh tiga isterinya, akan mengucapkan sumpah di Gedung Persatuan di Pretoria, tempat sekitar 30.000 orang penonton diperkirakan berkumpul di halaman untuk menyaksikan jalannya upacara.

Zuma, (67) dipilih sebagai presiden oleh parlemen, setelah partainya Kongres Nasional Afrika (ANC) menang besar dalam pemilihan umum dua pekan lalu.

Suatu acara santap makan siang, atraksi dari angkatan udara dan hiburan akan dihadiri oleh sekitar 30 kepala negara dan 5.000 tamu undangan.

Upacara tersebut dianggarkan 75 juta rand (8,9 juta dolar AS) di luar biaya keamanan. Tetapi Zuma berikrar bahwa pihaknya akan bekerja keras dan kabinetnya akan diumumkan Ahad.

Kampanye anti kemiskinannya dan janji-janjinya untuk mempercepat kemajuan di bidang pendidikan, pengangguran dan kejahatan mendapat sambutan hangat dan dia berjanji akan bekerja cepat untuk meningkatkan sektor layanan umum yang selama ini pincang, selain meningkatkan sektor ekonomi.

"Kami berharap bekerja keras dengan pengabdian penuh," katanya.

Spekulasi tersebar sekitar siapa-siapa yang dipilih sebagai anggota kabinetnya. Setelah pendahulunya, Thabo Mbeki, dikecam karena kinerja menteri-menteri kabinetnya yang kurang bersemangat.

Upacara tersebut telah mendapat kecaman dari para aktivis berkaitan dengan kunjungan tamu-tamu terhormat dari berbagai negara, yang dikaitkan dengan skandal dan kediktatoran.

Pejabat-pejabat yang dimaksud itu termasuk dari Korea Utara, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dan Raja Maswati III dari Swaziland, kerajaan dengan kekuasaan absolut terakhir di bumi Afrika.

Negara-negara Barat pada umumnya mengirimkan pejabat-pejabat dengan peringkat lebih rendah, termasuk Menteri Luar Negeri Muda Inggris Mark Malloch Brown, Perwakilan Perdagangan AS Ron Kirk, dan Menteri Luar Negeri Perancis untuk urusan Hak Azasi Manusia (HAM) Rama Yade.(*)