Pemerintah Diminta Usut Kebocoran Gas PT Arun

Banda Aceh (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mendesak Pemerintah mengusut tuntas kasus kebocoran gas PT Arun LNG pada 22 April lalu di kampung Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Bambang Antariksa, di Banda Aceh Rabu menyatakan, sampai sekarang PT Arun belum belum memberikan kompensasi terhadap korban dalam kejadian itu.

WALHI Aceh juga melihat ExxonMobil Indonesia (EMOI) sebagai mitra utama PT. Arun LNG berupaya "cuci tangan" atas perbuatan yang telah merugikan tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Vice President Public Affair EMOI, Maman Budiman, di Jakarta Senin (4/5) yang menyatakan, keracunanan yang menimpa warga di sekitar pabrik pengolahan gas, nitrogen, sulfur, dan oksigen (NSO) PT Arun tersebut bukan akibat kebocoran gas.

Isunya justru sengaja diembuskan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari bisnis sulfur (belerang) yang merupakan produk sampingan yang dihasilkan perusahaan vital tersebut.

Menanggapi pernyataan itu, Bambang Antariksa menduga ada konspirasi antara EMOI dan PT Arun untuk melepaskan tanggung jawab.
(*)