FPKS: Mosi Integral Natsir momentum persatuan hadapi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan peringatan Mosi Integral M. Natsir tiap tanggal 3 April, merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan nasional menghadapi pandemi COVID-19.

Dia mengingatkan momentum persatuan nasional kembalinya Indonesia ke pangkuan NKRI berkat upaya besar yang dilakukan M. Natsir yang kemudian dikenal dengan Mosi Integral M. Natsir pada tanggal 3 April 1950.

"Biasanya setiap tanggal 3 April, Fraksi PKS rutin menggelar acara diskusi kepahlawanan memperingati mosi kembalinya Indonesia ke pangkuan NKRI yang dicetuskan oleh Ketua Fraksi Partai Masyumi M. Natsir lalu dikenal sebagai Mosi Integral M. Natsir," Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, saat ini karena wabah COVID-19, kita tidak bisa leluasa mengadakan acara tetapi momentumnya justru semakin terasa bahwa menghadapi situasi sekarang kita perlu persatuan nasional seluruh bangsa dan negara sebagai NKRI.

Fraksi PKS menurut dia, dalam rangka memperingati Hari Mosi Integral M. Natsir, melakukan Rapat Pleno Fraksi membahas persoalan-persoalan yang sekarang sedang dihadapi rakyat.

Jazuli mengajak dan mengusulkan DPR untuk tetap memperingati Mosi Integral M. Natsir 3 April karena mosi itu lahir dari parlemen karena M. Natsir adalah Ketua Fraksi Partai Masyumi saat itu.

"Fraksi PKS DPR mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menjadikan 3 April sebagai "Hari NKRI". Di saat negara dalam keadaan darurat seperti sekarang spirit NKRI harus semakin kuat dalam menghadapi COVID-19," ujarnya.

Dia menilai masyarakat justru merasakan sebagai sebuah bangsa, pentingnya menjaga persatuan, gotong royong, saling menguatkan dalam menghadapi COVID-19.

Jazuli minta pemerintah pusat dan daerah semakin kompak dan sinergis dalam menangani COVID-19 karena di sana ada makna NKRI.

"Jaga kekompakan, jangan pertontonkan ego pusat-daerah, kebijakan jangan tumpang tindih dan saling kontra. Prioritaskan kepentingan rakyat," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai status kedaruratan kesehatan masyarakat yang sudah ditetapkan secara nasional harus diikuti upaya serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk memproteksi rakyat dari wabah COVID-19 dengan protokol yang jelas.

Selain itu menurut dia dengan mengatasi dampaknya secara ekonomi dengan kebijakan yang konkrit bantuan langsung kebutuhan pokok rakyat yang terdampak.

"Pemerintah pusat dan daerah harus kompak, jangan kedepankan ego, jangan tumpang tindih dan saling kontra, terima masukan dari mana pun datangnya untuk menyelamatkan rakyat dalam menangani COVID-19 dan yang terpenting negara hadir memenuhi kebutuhan pokok rakyat yang sekarang sedang sulit," kata Jazuli.