Program KB Dinilai Gagal Sejak Berlakunya Otda

Padang (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarif mengatakan, pelaksanaan program KB gagal dalam menekan angka kelahiran di Indonesia, sejak penerapan sistem pemerintahan otonomi daerah (Otda).

Hal itu disampaikannya setelah pencanangan peningkatan kerjasama revitalisasi program KB Nasional antara BKKBN dengan TNI, di Sumbar yang berlangsung di Ruangan Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol Padang, Senin.

Surigi mengatakan, lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otoda didalamnya tidak dijelaskan fungsi pemerintah kabupaten dan kota pada pelaksanaan program KB.

Bahkan, sebagian besar daerah tidak memiliki kelembagaan KB, sehingga berdampak terhadap komitmen program KB yang sebelumnya telah berhasil diterapkan sejak 1971-2000.

Terkait, semenjak otoda program KB berada dalam kewenangan bupati dan wali kota, sehingga komitmennya dalam menjalankannya berbeda-beda, sehingga kacau pada awal 2001.

Selain itu, katanya, kepala daerah memindahkan petugas penyuluh KB ke sektor lain yang tidak ada hubungannya dengan program KB yang ada penggantinya.

Padahal, tenaga penyuluh lapangan KB merupakan pilar utama keberhasilan dan sebelum penerapan sistem pemerintahan Otada tercatat 35.000 orang tenaga penyuluh lapangan. Berlakukan sistem Otada tenaga penyuluh lapangan KB mengalami penurunan drastis menjadi 19.000 orang.

Setelah terjadi perubahan UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No.32 Tahun 2004, selanjutnya keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 dan PP 41 tahun 2007, baru kembali menegaskan bahwa program KB merupakan kewenangan wajib kabupaten/kota.

Justru itu, dalam waktu dua tahun terakhir kembali digencarkan melalui revitalisasi program KB Nasional, salah satunya program KB pelayanan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), berupa implant, Intra Uterine Device (IUD), vasektomi dan tubektomi.

Surigi mengatakan, sejak revitalisasi program KB petugas lapangan KB kembali meningkat menjadi 22.000 orang, seiring dengan gencarnya pemerintah daerah melaksanakan program keluarga berencana itu.

"Kita berharap melalui revitalisasi program KB bekerjasama dengan TNI, target pada 2009 sebanyak tujuh juta akseptor KB baru dapat tercapai," katanya.

Dalam kesempatan itu, Komandan Korem 032/Wirabraja, Kolonel Arm, Danu Nawawi, mengatakan kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil sejahtera.(*)