Corona jadi ancaman serius bagi para pengungsi Palestina di Tepi Barat

Saya telah melalui banyak masalah dalam hidup... namun hari-hari belakangan ini merupakan hal tersulit yang pernah saya temui,

Bethlehem, Tepi Barat (ANTARA) - Malka Abu Aker adalah seorang pengungsi Palestina di sebuah kamp yang padat di wilayah Tepi Barat yang kini dikuasai Israel, dan ia khawatir virus corona akan menulari orang-orang di sana.

Abu Aker (73) menjadi saksi bahwa kamp pengungsi yang ditinggali olehnya itu terus bertambah penghuni, baik generasi baru maupun mereka yang baru berhasil kabur dari wilayah konflik di Timur tengah, dari tahun ke tahun sejak ia pertama datang 70 tahun yang lalu.

"(UNRWA) tidak melakukan sanitasi di kamp, mereka juga tidak membersihkan tempat ini untuk upaya melawan wabah," kata Abu Aker di kamp Deheisheh, kota Bethlehem, Tepi Barat, Kamis. UNRWA adalah badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa yang khusus menangani urusan pemulihan dan pekerjaan bagi pengungsi Palestina yang saat ini harus melayani sekitar 5,6 juta orang.

Hampir sepertiga pengungsi Palestina tersebut tinggal di 58 kamp pengungsi yang terdaftar di UNRWA dan tersebar di wilayah Tepi Barat, Gaza, Lebanon, Suriah, dan Yordania.

"Saya telah melalui banyak masalah dalam hidup... namun hari-hari belakangan ini merupakan hal tersulit yang pernah saya temui," ujar Abu Aker, menambahkan dirinya melarikan diri dari sebuah desa di Yerusalem ketika terjadi perang Arab-Israel tahun 1948.

Para pengungsi Palestina, mulai dari yang tinggal di kamp tepi pantai yang penuh sesak di Gaza hingga kamp kota yang cukup lengang di Beirut wilayah selatan, khawatir bantuan dari UNRWA yang saat ini sudah menyusut akan semakin sulit mereka dapat seiring krisis COVID-19.

Kesulitan pendanaan memang dialami oleh UNRWA dalam sekian tahun terakhir akibat kekurangan donor di tengah kemunculan konflik selain penjajahan Palestina oleh Israel, yakni perang di Suriah dan Yaman.

Namun, masalah dana itu semakin meningkat setelah Amerika Serikat sebagai donor terbesar mereka menghentikan bantuan tahunan senilai 360 juta dolar (hampir Rp6 triliun) pada 2018.

Sumber: Reuters