Pemerintah juga tak ingin orang yang sudah keluar dari Jabodetabek tak bisa masuk ke kampung halamannya karena kebijakan daerah.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah daerah diminta untuk lebih siap melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 terlebih karena pemerintah pusat tidak akan secara jelas melarang kegiatan mudik Lebaran tahun ini.

Kendati demikian, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamaluddin dalam konferensi video di Jakarta, Kamis, menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan secara intens.

"Sekarang daerah-daerah berusaha menyikapi bagaimana kalau warga aslinya itu pulang. Kita tahu Gubernur Jabar, Jateng, dan gubernur lain sudah berusaha keras mengimbau masyarakat yang tinggal di Jabodetabek tidak pulang dalam waktu dekat. Ada pula gubernur yang mewajibkan isolasi dan karantina," katanya.

Baca juga: Tak larang tegas mudik, pemerintah pastikan pemudik "bersih" Corona

Ridwan mengakui, pekerjaan rumah paling besar bagi pemerintah pusat adalah bagaimana mengharmonisasi kebijakan-kebijakan daerah itu.

Pemerintah juga tak ingin orang yang sudah keluar dari Jabodetabek tak bisa masuk ke kampung halamannya karena kebijakan daerah. "Harmonisasi ini yang diupayakan pemerintah pusat," katanya.

Ridwan menambahkan, dengan tidak adanya larangan keras soal mudik, pemerintah daerah harus lebih siap mulai dari mempersiapkan fasilitas kesehatan yang baik hingga melakukan pengawasan terhadap warganya.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak memberlakukan larangan mudik, tapi mengimbau masyarakat khususnya di DKI Jakarta tidak pulang kampung.

"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah ,namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak mudik pada tahun ini," kata Luhut di kantornya di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Pemerintah tidak larang mudik, tapi warga diimbau tak pulang kampung

Luhut menyampaikan hal tersebut melalui "video conference" setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" dan "Persiapan Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M".

Pemerintah memilih jalan tersebut karena ingin tetap mencegah penyebaran COVID-19, namun tanpa membunuh sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi.

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020