"Piutang Kemenkeu kepada Jakarta, semula nilainya Rp6,4 triliun, tapi kemudian ada beberapa penyesuaian dan berubah menjadi Rp5,1 triliun, kemudian ada dana bagi hasil tahun ini di kuartal kedua sebesar Rp2,4 triliun, kami berharap itu bisa segera dicairkan," kata Anies dalam rapat telekonferensi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta, Kamis.
Baca juga: COVID-19, Anies kasih "surat cinta" pada para tenaga medis
Baca juga: Anies: Jakarta masuki status Tanggap Darurat COVID-19
Baca juga: Pembatasan transportasi massal dinilai beri efek kejut bagi masyarakat
Anies mengatakan pencairan DBH menjadi penting untuk segera direalisasikan karena dengan dana itu Pemprov DKI akan memiliki keleluasaan untuk mengelola kas daerah, khususnya untuk menangani wabah COVID-19.
"Ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu dieksekusi, Pak Wapres, karena itu akan membantu sekali. Jadi tantangan kami di Jakarta bukan pada anggarannya, tapi pada cash flow nya. Jadi kalau ini dicairkan, kita memiliki keleluasaan secara cash flow," lanjut Anies.
Sementara itu, Wapres Ma'ruf menanggapi bahwa DBH memang menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah lain, termasuk Jawa Timur, karena dana tersebut akan dimanfaatkan pemda untuk mengatasi COVID-19 di daerah.
"Saya dengar juga waktu itu memang, termasuk Jawa Timur. Semua itu, soal dana bagi hasil, menjadi pembicaraan," kata Wapres.
Dalam telekonferensi itu, Wapres Ma'ruf juga menanyakan terkait penerimaan zakat dan infaq di DKI Jakarta, yang dapat digunakan untuk penanggulangan COVID-19.
Anies melaporkan perolehan dana sosial di Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta mencapai Rp3 triliun yang akan dialokasikan untuk penanganan COVID-19.
"Baznas di Jakarta menerima begitu banyak bantuan. Kami sudah mengalokasikan saat ini, sampai Mei, sebesar Rp3,032 triliun. Jadi per hari ini ada Rp1,032 triliun, lalu ditambah Rp2 triliun di bulan Mei. Jadi ada Rp3 triliun yang kami alokasikan untuk penanganan COVID," kata Anies.
Baca juga: Pejabat DKI enggan komentari dugaan korupsi di Sarana Jaya
Baca juga: Ketua DPRD pertanyakan dana hibah untuk daerah penyangga
Baca juga: Anies sebut TIM dikelola BUMD agar miliki kelenturan penganggaran
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
