LPI Ajak Pemilih Cerdas Dalam Memilih Pada Pemilu Dan Pilpres

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengajak masyarakat Indonesia agar cerdas dalam memilih anggota calon legislatif (caleg) dan capres/cawapres pada Pemilu 2009, sehingga terpilih pemimpin menepati janji sesuai janji saat kampanye. Boni Hargens seusai mendeklarasikan berdirinya LPI di Jakarta, Rabu, menegaskan, pendirian LPI dimaksudkan mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengajak pemilih cerdas dalam memilih dan mengatakan kepada pemimpin yang dinilai ingkar janji. Dalam deklarasi organisasi yang bertujuan untuk melakukan pendidikan politik itu, juga ditandai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan "happening arts" oleh sejumlah aktivis mahasiswa dan diikuti aktivis mahasiswa tahun 1980-an Fajrul Rahman. Boni Hargens yang juga pengamat politik Universitas Indonesia (UI) mempertanyakan tentang janji pemerintah yang akan menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan harga kebutuan bahan pokok. Target pemerintah sesuai hasil survei BPS 2005 dan asumsi APBN 2009 bahwa akan mengurangi tingkat kemiskinan pada tahun 2009 hingga 8,2 persen dari jumlah penduduk, ternyata belum sesuai harapan, karena hingga saat ini setidaknya kemiskinan mencapai 14 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 35 juta orang, katanya. Sedangkan, angka pengangguran yang dijanjikan pemerintah pada 2009 akan berkurang hingga 5,1 persen dari angkatan kerja, tapi justru angkanya saat ini mencapai 8 persen dari angkatan kerja. Menurut Boni, LPI mewakili warga pemilih Indonesia berencana melakukan gugatan perdata (clash action) kepada pemerintah, pada 21-23 Januari 2009 tentang penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang tidak sesuai target atau janji pada awal pemerintahan tahun 2005. "Gugatan ini semata-mata untuk pendidikan politik rakyat, supaya mereka bersikap kritis terhadap pemimpin yang belum memenuhi janji pencapaian penurunan angka kemiskinan dan pengangguran," katanya. Sementara itu, Fajrul Rahman mempertanyakan tekad pemerintah dalam pemberantasan korupsi khususnya terhadap dugaan korupsi atas sejumlah pejabat negara.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009