Pemerintah diminta segera distribusikan APD ke RS rujukan daerah

Keselamatan mereka menjadi kunci dalam penanganan COVID-19 yang efektif...

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anneta Komarudin meminta pemerintah segera mendistribusikan alat pelindung diri (APD) ke setiap rumah sakit rujukan di daerah secara proporsional, sesuai dengan tingkat risiko serta jumlah pasien COVID-19 yang telah terkonfirmasi di daerah tersebut.

“Kami berharap semua APD yang ada di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), termasuk yang diberikan dalam bentuk swadaya masyarakat, dapat segera didistribusikan ke setiap rumah sakit di daerah, khususnya yang menangani pasien COVID-19 secara proporsional dan tepat waktu,” ujar Puteri dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan bahwa pada prinsipnya mendorong Pemerintah untuk mengantisipasi kelangkaan APD bagi para dokter dan tenaga medis di tengah tren meningkatnya wabah virus corona setiap hari.

"Keselamatan mereka menjadi kunci dalam penanganan COVID-19 yang efektif, terutama di daerah yang jumlah tenaga medis dibandingkan jumlah masyarakat jauh rasionya dibandingkan di DKI Jakarta," katanya.

Legislator itu menyatakan kesiapannya jika harus mengawal proses pendistribusiannya jika Tim Gugus Tugas COVID-19 mengalami kendala teknis di lapangan.

Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mendistribusikan 349.000 alat pelindung diri (APD) bagi kebutuhan petugas kesehatan selama proses perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit.

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto, sebanyak 349.000 APD telah terdistribusi untuk memenuhi kebutuhan petugas kesehatan yang berada di lini terdepan penanganan COVID-19," katanya.

Dia juga menambahkan bahwa terdapat 360 rumah sakit rujukan yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk penanganan pasien dalam pengawasan (PDP) atau pasien positif COVID-19.

Rumah sakit tersebut merupakan milik pemerintah dari unsur TNI, Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun milik swasta.