BKKBN Perlu Disatukan Dengan Kementerian Kependudukan

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief mengusulkan, BKKBN perlu disatukan dengan kementerian negara kependudukan pada kabinet mendatang, agar program KB lebih terpadu dengan program kependudukan.

Sugiri mengemukakan hal itu menjawab pers di Jakarta, Sabtu, di sela-sela acara pertemuan ke-25 Forum Parlemen Asia tentang Kependudukan dan Pembangunan yang diikuti sekitar 100 peserta dari anggota dan mantan anggota parlemen dari negara Asia dan Pasifik.

Menurut ia, UU no 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa masalah kependudukan akan diatur oleh kementerian kependudukan, sehingga lembaga pemerintah non departemen (LPND) BKKBN dapat disatukan ke dalam kementerian tersebut.

Dengan demikian, program KB yang mengurusi masalah kuantitas penduduk dapat berjalan dengan program kependudukan yang mengurusi masalah administrasi kependudukan, migrasi dan peningkatan kualitas penduduk.

Selain itu, ada usulan agar BKKBN tetap seperti saat ini sebagai LPND, namun kewenangan diperluas yaitu sejajar dengan kementerian negara yang langsung di bawah presiden, agar BKKBN dapat mengkoordinasikan programnya dengan departemen/instansi lainnya.

Kendati demikian, Sugiri menyerahkan sepenuhnya tentang penentuan struktur LPND BKKBN kepada pemeritah yang baru hasil pemilihan presiden pada 8 Juli 2009.

Saat berbicara pada pertemuan forum Parlemen Asia (The 25th Asian Parliamentarians` Meeting on Population and Development) berharap agar para anggota negara Asia dan Pasifik untuk terus meningkatkan komitmen program pembangunan kependudukan dan KB bagi negaranya, agar penduduk dunia khususnya Asia tumbuh dengan seimbang dan berkualitas,

Indonesia sendiri, katanya, sejak tahun 1970 telah melaksanakan program KB ditandai penurunan pertumbuhan penduduk dari 2,7 persen pada 1970 menjadi 1,3 persen per tahun pada 2009, serta angka keseburuan wanita (TFR - Total Fertility Rate) dari 5,6 anak pada 1970 menjadi 2,6 anak pada saat ini.

Sugiri menyatakan, sejak pemberlakukan otonomi daerah pada 2001, komitmen pemprov dan pemkab/pemkot terhadap program KB menurun yang ditandai tiadanya penurunkan TFR atau stagnan yakni 2,6 dari 2002 - 2007, sehingga pemerintah pusat merevitalisasi program KB agar laju pertumbuhan penduduk seimbang dan berkualitas.

Indonesia yang saat ini berpenduduk 230 juta jiwa itu menargetkan jumlah penduduk pada tahun 2050 sekitar 250 juta jiwa dengan syarat TFR turun menjadi 1,3 anak, sedang jika TFR hanya turun jadi 1,8 anak maka jumlah penduduk 290 juta jiwa dan jika TFR hanya 2,3 anak, maka jumlah pada 2050 menjadi 330 juta jiwa.

Pertemuan Forum Parlemen Asia yang berlangsung di Jakarta, 2-3 Mei 2009 itu dibuka Ketua DPR Agung Laksono dan menghadirkan pembicara kunci mantan Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN Prof Dr Haryono Suyono serta diisi tukar pengalaman pelaksanaan program pembangunan kependudukan dan KB dari negara peserta.(*)