Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak enam aspek strategis dalam sektor ekonomi harus segera direvitalisasi agar pembangunan ekonomi nasional berjalan dengan baik.

"Agenda revitalisasi ekonomi dalam lima tahun mendatang mencakup aspek-aspek strategis yang setidaknya ada enam," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di Jakarta, Jumat.

Aspek yang harus direvitalisasi adalah upaya untuk menguatkan sistem ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945.

Menurut Din, agenda tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan undang-undang tentang demokrasi ekonomi sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945.

"Di samping itu, perlu dilakukan revisi terhadap UU yang tidak sejalan dengan semangat UUD 1945 seperti UU Migas, UU Kelistrikan, dan UU Minerba," katanya.

Ia mengatakan, ketiadaan aturan perundangan yang sesuai dengan semangat UUD 1945 menjadi penyebab utama penyimpangan sistem ekonomi nasional saat ini.

Revitalisasi yang kedua adalah mengarahkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Upaya itu dapat direalisasikan dalam bentuk melanjutkan program revitalisasi pertanian, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, dan meningkatkan program pengembangan energi alternatif dari sumber terbaharukan.

Pemerintah juga mempunyai pekerjaan rumah untuk merevitalisasi aspek selanjutnya yaitu menciptakan struktur ekonomi yang lebih sehat dan adil.

"Agenda ini dilakukan melalui pemberdayaan UMKM," katanya.

Aspek yang juga perlu direvitalisasi adalah pelaksanaan reformasi agraria untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan dan pengendalian konversi lahan yang merugikan rakyat.

Di samping itu melalui penataan aset pertanahan akan tercipta redistribusi lahan serta pemberian akses tanah negara kepada masyarakat miskin dan penetapan lahan abadi untuk kepentingan pembangunan pertanian.

Revitalisasi harus pula ditunjukan dalam menjalankan kebijakan fiskal dan keuangan yang lebih mandiri. Hal itu dapat direalisasikan dengan mengurangi ketergantungan pada utang melalui peningkatan penerimaan pajak dan efisiensi anggaranserta melakukan berbagai skema "debt swap".

Dan aspek terakhir adalah menciptakan kebijakan perdagangan dan industri yang berdaya saing. Beberapa hal yang dapat dilakukan di antaranya menerapkan strategi "picking up the winners" melalui pemberian prioritas industrialisasi pada sektor industri kunci yang berbasis padat karya dan sumber daya alam.

Selain itu, dapat pula melalui upaya penciptaan keterkaitan pembangunan industri dengan sektor lain, penciptaan iklim usaha yang kondusif, perevisian berbagai perjanjian dan kontrak karya yang tidak bermanfaat bagi rakyat, dan peningkatan peran diplomasi ekonomi pada institusi terkait.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009