Awal Mei Tanjung Priok Terancam Lumpuh

Surabaya (ANTARA News) - Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok terancam lumpuh, menyusul ultimatum aksi mogok oleh Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP-JICT) dan SP Terminal Peti kemas Koja selama tiga hari berturut-turut, pada tanggal 1-3 Mei 2009.

Kepala Humas Pelindo III, Iwan Sabatini, dalam releasenya menjelaskan, aksi tersebut bakal melumpuhkan aktivitas di pelabuhan itu, secara resmi telah disampaikan serikat pekerja kepada sejumlah instansi terkait termasuk Departemen Perhubungan.

Bahkan, surat pemberitahuan mogok kerja karyawan JICT itu juga telah disampaikan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja provinsi setempat, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Adpel Tanjung Priok, Menteri Perhubungan, Manajemen dan Pemegang Saham JICT, asosiasi penyedia, dan pengguna jasa di Pelabuhan Priok.

Ia menyatakan, surat bernomor SPJICT/PBT/012/IV/2009 mengenai pemberitahuan mogok kerja yang ditandatangani Ketua Umum SP-JICT Hazris Malsyah dan Sekjen Muji Wahyudi itu menyebutkan aksi mogok akan melibatkan sekitar 1000 orang.

"Aksi ini untuk menuntut manajemen JICT melaksanakan perjanjian kerja bersama (PKB) secara utuh dan konsisten," katanya.

Sementara itu, aksi mogok kerja pada hari yang sama juga akan dilakukan oleh pekerja di TPK Koja.

Ketua SP-TPK Koja, Irwan Setyabudi, membenarkan, pihaknya telah menyiapkan untuk aksi mogok pada tanggal 1-3 Mei ini.

"Kami akan melakukan mogok, karena jalan perundingan dengan Direksi Koja menyangkut formulasi bonus hingga kini masih `deadlock`," katanya.

Aksi itu terpaksa dilakukan, kata dia, karena merupakan bagian dari solidaritas memperingati hari buruh sedunia atau "May Day".

"Dalam hal ini, SP TPK Koja juga telah mengirimkan surat ke sejumlah instansi terkait mengenai pemberitahuan mogok kerja para pekerja pelabuhan tersebut," katanya.

Surat bernomor 347/SP-TPKK/e/IV/2009 yang ditandatangani Irwan Setyabudi dan Sekretaris Umum Tedy Irawan tersebut juga ditembuskan kepada Meneg BUMN, Menhub, Adpel Tanjung Priok, Direksi PT Pelindo II serta Asosiasi terkait di pelabuhan Priok.

Kalangan pelaku usaha di pelabuhan tersebut mengkhawatirkan kondisi tersebut dan berharap mogok kerja yang bakal dilakukan supaya tidak mengganggu kegiatan ekspor impor maupun "delivery" kargo dari dan ke Pelabuhan Priok.

"Kami berharap, aksi mogok ini justru membuat ekonomi dan perdagangan lewat laut lumpuh. Kerugiannya akan lebih besar. Apalagi, pelaku usaha butuh kepastian dalam hal ini," kata Ketua Bidang Kepabeanan Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta, Widijanto.(*)