Presiden jelaskan makna "lockdown" saat tinjau RS darurat Pulau Galang

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo sempat menjelaskan makna lockdown di tengah-tengah kegiatannya meninjau rumah sakit darurat COVID-19, di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu.

Hal itu disampaikan Presiden saat menekankan bahwa daerah tidak boleh membuat keputusan-keputusan besar tanpa koordinasi dengan pusat, dalam menangani COVID-19.

"Wajar daerah ingin mengontrol daerahnya masing-masing. Tapi sekali lagi tidak dalam keputusan-keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede, atau yang sering dipakai lockdown," ujar Presiden dalam konferensi pers via video dari Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu.

Presiden lalu menjelaskan apa sebetulnya makna lockdown yang belakangan mengemuka dan menjadi perbincangan publik.

"Lockdown itu apa sih? Harus sama. Lockdown itu orang tidak boleh keluar rumah, transportasi semua berhenti, yang namanya bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat berhenti semua, kegiatan kantor berhenti semua," jelas Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi tinjau RS Darurat di Pulau Galang

Kepala Negara menegaskan, pemerintah tidak mengambil jalan lockdown agar aktivitas ekonomi tetap ada. Namun, kata Presiden, masyarakat harus tetap menjaga jarak.

"Jaga jarak aman yang penting. Social distancing, physical distancing, itu yang paling penting. Kalau disiplin melakukan itu dan cuci tangan setiap habis kegiatan, jangan pegang hidung, mulut atau mata, kita 'kunci' tangan kita, penularannya betul-betul bisa dicegah," jelas dia.

Presiden menekankan 202 negara yang terpapar kasus COVID-19, telah membuat beragam kebijakan masing-masing. Semua kebijakan dipelajari pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia, geografis, demografi, budaya dan juga kemampuan fiskal.

Lebih jauh Presiden menyampaikan sejauh ini belum ada daerah yang mengambil kebijakan berbeda dengan pusat. Walau ada daerah melakukan pembatasan sosial atau pembatasan lalu lintas, menurut Presiden hal itu masih dalam batas wajar, selama tidak berupa kebijakan dalam cakupan besar.

Baca juga: Pemerintah-BI-OJK optimalkan bauran kebijakan jaga stabilitas ekonomi
Baca juga: PP atur pemda dapat lakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Baca juga: Sri Mulyani tegaskan butuh kebijakan luar biasa atasi dampak COVID-19