Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid meminta agar persaingan politik dilakukan dengan cara-cara yang elegan, tidak dengan menyebar fitnah terhadap pesaingnya.
Ketika menerima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di ruang kerjanya di lantai 9 Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, Hidayat mengatakan, terlepas dari persoalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusulkan dirinya menjadi cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), fitnah tidak membantu masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi secara dewasa.
"Hendaknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kursi cawapres, bersaing dengan santun dan elegan. Tidak menghalalkan segala cara," katanya.
Ia juga mengungkapkan, terlepas dari siapa pun yang nantinya akan ditunjuk oleh SBY untuk mendampinginya sebagai cawapres, maka keputusan yang diambil basisnya bukanlah fitnah dan disinformasi.
Hidayat mengaku dirinya mendapat laporan bahwa kini banyak beredar layanan pesan singkat (SMS) ke berbagai pihak, termasuk di kalangan wartawan, yang isinya meminta agar SBY tidak memilih Hidayat Nurwahid sebagai cawapres, karena dirinya adalah tokoh Wahabi dan anti-NKRI.
Wahabi merupakan gerakan atau aliran keagamaan dalam Islam yang dikenal "keras", yang dulu pernah berkembang di Arab Saudi. Gerakan Wahabi bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dengan memberantas habis perbuatan kurafat (percaya tahayul), dan syirik (menyekutukan Allah) di kalangan umat Islam.
Hidayat menegaskan, tidak mungkin dirinya Wahabi dan anti-NKRI.
Dalam konteks Wahabi, katanya, Wahabi merupakan paham yang mengharamkan partai politik. "Sementara saya justru menjadi pendiri dan masih aktif dalam kegiatan partai politik, bahkan pernah menjadi Presiden PKS," katanya.
Menurut dia, fitnah seperti itu bukan sekali ini saja dihembuskan. Dalam setiap pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.
Sementara kaitannya dengan NKRI, kata Hidayat, sebagai Ketua MPR tugasnya antara lain menyosialisasikan UUD 45 yang di dalamnya termasuk NKRI.
"Jadi saya juga ikut menyosialisasikan NKRI itu. Jadi mana mungkin saya anti-NKRI," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, ketika menandatangani kontrak politik dengan SBY tahun 2004, di mana saat itu ia menjadi Presiden PKS, salah satu butirnya adalah meminta kepada SBY untuk mempertahankan NKRI.
"Bagi PKS, NKRI itu sudah harga mati," katanya lagi.
Sementara itu, secara terpisah, di tempat yang sama, Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) menyatakan dukungan terhadap Hidayat untuk mendampingi SBY sebagai calon wakil presiden.
Menurut Komandan Nasional Brigade BKPRMI, Said Aldi Al Idrus, sejatinya Brigade Masjid mengusulkan Hidayat sebagai calon presiden.
Namun, karena keputusan tertinggi PKS mengusulkan yang bersangkutan sebagai cawapres, maka Brigade Masjid mendukung sepenuhnya mantan Presiden PKS mendampingi SBY.
"Kami selaku anak-anak masjid yang tergabung di Komando Nasional Brigade Masjid mendukung sepenuhnya Bapak Hidayat untuk mendampingi SBY sebagai cawapres," kata Said Aldi Al Idrus ketika bertemu Ketua MPR di ruang kerjanya.
Menanggapi hal itu, Hidayat menyampaikan penghargaan atas dukungan yang disampaikan.
"Terima kasih dukungannya, tapi dalam konteks PKS kita sudah menyampaikannya dalam amplop tertutup. Kita tunggu bagaimana respon dari beliau (SBY)," kata anggota Majelis Syura PKS itu.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
