Tifatul: Cawapres PKS Punya Elektabilitas Tinggi

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menegaskan, meski namanya belum diumumkan ke publik namun calon wakil presiden dari PKS yang diusulkan mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memiliki elektabilitas atau tingkat keterpilihan yang tinggi.

"Insya Allah begitu. Dengan elektabilitas yang tinggi itu diharapkan mesin politik PKS bisa lebih bergairah," katanya menjawab pertanyaan wartawan usai pembacaan keputusan Musyawarah Majelis Syura XI PKS di Jakarta, Minggu petang.

Musyawarah Majelis Syura XI PKS itu memutuskan untuk menyampaikan nama cawapres yang akan mendampingi SBY dalam" amplop tertutup" yang akan diserahkan langsung ke SBY.

Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminuddin ketika menyampaikan hasil Musyawarah Majelis Syura mengatakan, sikap Majelis Syura yang tidak mau mengumumkan nama cawapres yang diajukan PKS itu dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan kesantunan politik.

Menanggapi tidak diumumkannya nama cawapres yang diusulkan PKS untuk mendampingi capres SBY, Tifatul mengatakan, hal itu untuk menjaga kesantunan dan etika, agar jangan sampai penyebutan nama itu malah menimbulkan kesalahpahaman.

"Kita bukan tidak percaya diri atau takut, tapi menjaga etika. Kita mengamati peristiwa kemarin ada salah paham dan ketersinggungan sehingga akhirnya ada perceraian politik. Kita tidak ingin seperti itu, jadi tidak disebutnya nama cawapres itu untuk kesantuanan dan etika," tegasnya.

Sebelumnya, Tifatul juga sempat mengatakan, berdasarkan hasil "exit poll" Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang dilakukan saat Pemilu 9 April lalu, duet SBY-Hidayat Nurwahid (HNW) merupakan duet favorit yang paling banyak dipilih responden.

Duet SBY-HNW itu bahkan lebih unggul dibandingkan SBY-Jusuf Kalla.

Dari hasil exit poll diketahui bahwa SBY-HNW meraih suara 20,8 persen, mengungguli SBY-JK yang meraih 16,3 persen, dan duet SBY-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan responden.

Meski PKS tidak secara resmi menyebutkan nama cawapres yang disulkan untuk mendampingi SBY, namun di kalangan internal PKS telah beredar tiga nama yakni Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Presiden PKS Tifatul Sembiring serta Dubes RI untuk Arab Saudi Salim Segaf Al Djufri.

"Kami akan umumkan setelah resmi diterima. Kalau tidak, nanti bisa `gonjang-ganjing`. Amplop itu ada isinya, ada nama tetapi belum dibuka ke publik, nanti pada saatnya akan dibuka. Amplopnya segera disampaikan ke Pak SBY, setelah kita berkomunikasi menentukan kapan SBY punya waktu untuk bertemu," kata Tifatul menjawab pertanyaan soal nama cawapres yang masih dirahasikan PKS.

Tifatul Sembiring menambahkan, Keputusan Musyawarah Majelis Syura XI PKS itu sebagai "alas" untuk melakukan dialog politik dengan Partai Demokrat.

"Tim 5 akan menyampaikan kontrak politik kepada Partai Demokrat yang berlandaskan kesamaan platform dalam rangka meningkatkan kepedulian dan keberpihakan pada rakyat, bangsa dan negara. Tetapi kita tidak mengatakan, kalau tidak begini terus mundur dan seterusnya. Politik itu kan tidak hitam putih, harus ada komunikasi," katanya.

Tim 5 PKS terdiri atas Tifatul Sembiring sebagai ketua dan empat anggota yakni Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PKS Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah PKS Surachman Hidayat, Sekjen PKS Anis Matta dan Bendahara Umum PKS Mahfud Abdurrahman.

Mengenai platform yang dimaksud itu, Tifatul mengatakan, misalnya soal menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta masalah ketahanan pangan.

"Masalah-masalah ini siapa yang bisa menjalankan, siapa yang tepat untuk itu, baru bicara soal menteri," katanya yang menambahkan bahwa keputusan Musyawarah Majelis Syura itu diambil secara mufakat, tanpa pemungutan suara.

Tifatul juga mengatakan, usulan nama cawapres dari PKS itu tidak msuk dalam kontrak politik yang akan disampaikan kepada Partai Demokrat.

"Jadi tidak ada syarat bahwa usulan cawapres itu harus diterima Demokrat," katanya

Namun, katanya, yang pasti PKS akan mengerahkan mesin politik secara penuh jika PKS dan Partai Demokrat mencapai kesepakatan soal platform koalisi tersebut.(*)