Pemkot Palu akan beri insentif tenaga medis tangani pasien COVID-19

Untuk sementara ini Rp5,9 miliar, tapi ini terus berkembang karena sedang kita susun pergeseran anggarannya

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu mengalokasikan anggaran Rp5,9 miliar untuk penanganan penyebaran virus corona (COVID-19) di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu, salah satunya untuk memberikan insentif kepada tenaga medis dan dokter.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palu, Arfan, Senin malam di Palu, mengatakan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, Dinas Sosial, kecamatan dan kelurahan.

"Untuk sementara ini Rp5,9 miliar, tapi ini terus berkembang karena sedang kita susun pergeseran anggarannya. Besok baru saya beri tahu berapa jumlahnya," kara Arfan.

Yang jelas kata dia, anggaran pertama akan dialokasikan untuk Rumah Sakit Anutapura Palu, antara lain untuk pembelian alat perlindungan diri, dan insentif tenaga medis.

Mengenai besaran anggaran insentif tersebut kata Arfan, akan dibahas Selasa (31/3) karena baru saja diajukan Direktur Rumah Sakit Anutapura dr Hery Mulyadi.

Dia mengatakan Wali Kota Palu Hidayat telah mengucurkan dana segar sebesar Rp1 miliar ke Rumah Sakit Anutapura untuk penanggulangan COVID-19 di rumah sakit milik Pemerintah Kota Palu itu.

Berikutnya kata Arfan, anggaran juga akan digelontorkan untuk Dinas Kesehatan antara lain untuk membiayai persiapan posko pemeriksaan COVID-19 dan perekrutan relawan tenaga medis dan dokter.

"Juga untuk pembelian APD, cairan disinfektan, dan hand antiseptic," katanya.

Organisasi lainnya yang akan diberikan anggaran kata Arfan yakni Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Polisi Pamong Praja, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, serta kecamatan dan kelurahan.

"Dinas Perhubungan itu untuk pemeriksaan di tiga pintu jalur darat, dua pintu laut dan satu pintu jalur udara," katanya.

Arfan mengatakan untuk sementara anggaran tersebut diambil dari pos anggaran tidak terduga, dan akan dilakukan pergeseran anggaran belanja daerah guna menanggulangi penyebaran virus itu.