PKS Dorong Pemerintah Tegas dan Jelas

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ustadz Hilmi Aminudin menegaskan partainya konsisten tidak akan terseret dalam kisruh politik setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 dan akan mendorong satu pemerintahan yang tegas dan bersikap jelas kepada masyarakat.

"Negara jangan memberi kesan yang tidak jelas kepada bangsa dan umat. Karena itu, sikap pemerintah tidak boleh menimbulkan keraguan dan tafsir yang berbeda dan menyesatkan. Harus jelas," tandasnya saat membuka Musyawarah Majelis Syura XI PKS di Hotel Bumi Karsa, Bidakara, Jakarta, Sabtu.

Pada musyawarah yang dihadiri 99 anggota Majelis Syura itu, Hilmi mengajak seluruh kader PKS untuk mensyukuri hasil yang diraih PKS dalam Pemilu 9 April.

"Selanjutnya, marilah kita menjaga barisan agar teguh dan kokoh, tidak terganggu oleh implikasi negatif dari ekses-ekses negatif dalam pelaksanaan Pemilu 2009," katanya.

Ia juga meminta kader partainya untuk bersabar dan tetap mengokohkan jamaah, serta tidak terjebak tawaran, jabatan dan godaan fasilitas .

"Jangan pula memberikan loyalitas, simpati dan kecenderungan ke orang yang lalai dari mengingat Allah, karena bisa menyeret kita dalam kekacaubalauan yang kini nampak seusasi pemilu," katanya lagi.

Hilmi berterima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada pengorbanan kader-kader PKS yang demikian besar namun belum diberi kesempatan menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun lembaga legislatif.

Musyawarah Majelis Syura PKS yang akan berakhir pada Minggu (26/4) siang mengagendakan dua hal penting, yaitu evaluasi pelaksanaan Pemilu 2009 dan penentuan koalisis partai ke depan.

Kecenderungan yang muncul di internal PKS sendiri adalah berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengajukan Hidayat Nurwahid sebagai cawapres untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. (*)