"Pemerintah segera membahasnya. Menteri ESDM (Purnomo Yusgiantoro--red) sudah mengundang membicarakan lebih lanjut soal rencana itu," kata Menneg BUMN Sofyan Djalil, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.
Ia tidak merinci lebih lanjut materi rapat yang akan digelar pekan depan tersebut. "Yang pasti masalah teknis terkait pembelian Newmont," katanya.
Awal April 2009, arbitrase internasional memenangkan gugatan Indonesia dan mengharuskan Newmont melakukan divestasi 17 persen saham kepada pemerintah Indonesia.
Untuk menuntaskan divestasi tersebut, pemerintah telah membuat tim yang melakukan penghitungan harga saham divestasi Newmont tahun 2008 dan 2009 tersebut.
Kementerian BUMN melayangkan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang intinya meminta agar BUMN dinominasikan sebagai pembeli divestasi jika pemerintah tidak menggunakan haknya untuk membeli.
Sofyan menjelaskan, terkait pembelian Newmont harus ada keputusan yang tegas dari pemerintah sehingga dalam divestasi tersebut dapat diserahkan ke BUMN. "Tidak ada masalah terkait pembelian tersebut," katanya.
Meski begitu Sofyan Djalil belum bisa memberi tanggapan lebih lanjut soal kapan waktu yang tepat untuk merealisasikan rencana pembelian tersebut.
Sebelumnya ia menjelaskan, sesungguhnya sudah ada BUMN yang telah siap membeli saham perusahaan tambang tersebut.
Kementerian BUMN katanya, juga sedang mengkaji kemungkinan membentuk konsorsium BUMN dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mekanisme pembelian Newmont. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
