"Pemerintah segera membahasnya. Menteri ESDM (Purnomo Yusgiantoro--red) sudah mengundang membicarakan lebih lanjut soal rendana itu," kata Sofyan tanpa mengutarakan lebih jauh mengenai rapat pekan depan tersebut.
"Yang pasti masalah teknis terkait pembelian Newmont," katanya.
Awal April 2009, arbitrase internasional memenangkan gugatan Indonesia dan mengharuskan Newmont melakukan divestasi 17 persen saham kepada pemerintah Indonesia.
Untuk menuntaskan divestasi tersebut, pemerintah telah membuat tim untuk menghitung harga saham divestasi Newmont tahun 2008 dan 2009.
Kementerian BUMN telah menyurati Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang intinya meminta BUMN dinominasikan sebagai pembeli divestasi jika pemerintah tidak menggunakan haknya untuk membeli.
Sofyan menjelaskan, terkait pembelian Newmont, harus ada keputusan yang tegas dari pemerintah sehingga divestasi itu diserahkan ke BUMN.
"Tidak ada masalah terkait pembelian tersebut," katanya sambil enggan menyebutkan kapan waktu bagi realisasi rencana pembelian itut.
Sebelumnya ia memastikan ada BUMN yang telah siap membeli saham perusahaan tambang itu, sementara saat ini Kementerian BUMN sedang mengkaji kemungkinan membentuk konsorsium BUMN dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mekanisme pembelian Newmont. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
