"Salah satunya soal sosialisasi kepada pemilih yang belum terdaftar. Sekarang ini sistemnya berubah. Kalau dulu kan ada Pantarlih (Panitia Pendaftar Pemilih). Sekarang masyarakat harus proaktif. Ini kan perlu sosialisasi," tuturnya.
Meski pemerintah tidak bisa aktif dalam bidang pemutakhiran data, pemerintah tetap memberi dukungan dengan cara meminta pemerintah daerah membantu tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah masing-masing.
"Dukungan itu berupa sosialisasi supaya tak ada lagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT," ujarnya.
Beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu hadir dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 itu adalah Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menko Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menko Polhukam Widodo AS Mensesneg Hatta Radjasa, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.
Kemudian, Meneg Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi, Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal, dan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda.
Selain itu hadir pula Kapolri Jend Pol Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Djoko Santoso, dan Jaksa Agung Hendarman Supanji, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Syamsir Siregar.
Dua kepala daerah absen dalam rapat itu, yaitu Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu karena sedang berada di Thailand, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika karena sedang menghadiri upacara sembahyang tahunan di Pura Besakih. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
