KKP siapkan skenario terkait perikanan budidaya di tengah COVID-19

Kami terus memantau untuk memastikan bahwa perikanan budidaya terus maju

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah menyiapkan sejumlah skenario bila ternyata pandemi COVID-19 semakin berdampak signifikan terhadap produksi perikanan budidaya di Tanah Air.

"Nanti jika memang permintaan menurun, kami coba akan siapkan beberapa skenario seperti misalnya pemerintah membeli langsung (produksi perikanan)," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Namun, masih menurut Edhy Prabowo, bila skenario pembelian langsung dari pemerintah dilaksanakan maka juga perlu dipikirkan ketersediaan gudang pendingin atau cold storage untuk menampung.

Untuk itu, ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, pihaknya masih akan mengoordinasikan hal tersebut terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.

"Menurut laporan yang saya terima, wabah Covid-19 memang ada pengaruh terhadap penurunan permintaan 10-20 persen, tapi saya rasa ini tidak terlalu signifikan," jelasnya.

Menurut Menteri Edhy, pihaknya akan terus melakukan koordinasi baik di internal maupun eksternal untuk memastikan ketersediaan stok ikan dan aktivitas pembudidaya.

KKP, ujar dia, akan terus hadir untuk memastikan produktivitas yang saat ini sedang bagus-bagusnya untuk tetap terjaga.

"Kami terus memantau untuk memastikan bahwa perikanan budidaya terus maju," kata Edhy.

Dia juga mengingatkan bahwa di beberapa kawasan seperti Amerika dan Eropa terjadi pembatasan jumlah impor karena banyak restoran yang tutup.

Sebelumnya, pengamat kelautan Abdul Halim berharap pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait memberikan bantuan tunai kepada masyarakat di sektor perikanan skala kecil guna menekan dampak COVID-19.

"Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah menyediakan dana tunai bagi masyarakat perikanan skala kecil yang terdampak," katanya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, langkah seperti itu sudah dilakukan antara lain oleh Pemerintah Malaysia.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu memaparkan jumlah bantuan tersebut bisa berjumlah sekitar Rp500 ribu per keluarga yang terdampak.

Sedangkan untuk memastikan data jumlah penerima bantuan, lanjutnya, maka tinggal divalidasi menggunakan data Kementerian Kelautan dan Perikanan.