Jakarta (ANTARA News) - Praktik birokrasi yang berbelit dan korupsi dinilai belum hilang dan masih menjadi salah satu faktor penghambat majunya perekonomian Indonesia, kata Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Chatib Basri, di Jakarta, Kamis. "Korupsi dan birokrasi menjadi salah satu faktor terjadinya inefisiensi dalam perekonomian nasional," katanya usai acara Modernisator bertajuk "Innovative Leaders Forum 5". Modernisator merupakan sebuah gerakan bersifat independen, non politis dan nirlaba yang didirikan sebagai wujud nyata dari generasi muda abad ke-21. Chatib menjelaskan, masalah birokrasi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kental mewarnai perjalanan ekonomi Indonesia sehingga mempengaruhi dunia usaha. Berdasarkan kajian salah satu lembaga kajian diutarakannya, bahwa pada tahun 1997 birokrasi yang tidak pada tempatnya telah mengakibatkan inefiensi biaya ekonomi hingga 11 persen. "Akan tetapi dalam 10 tahun terakhir masalah birokrasi mulai dapat diturunkan, sehingga cost bisa ditekan hingga sekitar 7 persen," ujarnya. Demikian halnya dengan indeks korupsi di Indonesia juga sudah menurun, tercermin dari banyaknya kasus korupsi yang ditangani saat ini. "Meski belum seluruhnya kasus-kasus korupsi diselesaikan, namun yang penting sudah ada `greget` dari pemerintahan untuk memberantas praktik kotor itu," ujarnya. Sementara itu Menneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan, proses reformasi birokrasi di lingkup perusahaan BUMN tidak berlangsung cukup mudah. Pasalnya persoalan seputar sukuisme, tribalisme, lemahnya sumber daya manusia (SDM), dan hubungan kontraktual seringkali menjadi kendala. Hal itu mengakibatkan seringkali kesulitan menjaring figur atau eksekutif yang handal dalam suatu perusahaan pelat merah itu. Meski begitu diakuinya, proses reformasi birokrasi di tataran perusahaan BUMN jauh lebih mudah ketimbang di jajaran pemerintahan. "Momen itu saya gunakan untuk memilih direksi yang benar-benar mempunyai kemampuan dan bukan lagi titipan dari orang lain. Jadi itu kesempatan bagi saya untuk menciptakan "footprint" (pijakan awal) bagi perusahaan ke depan,? ujar Sofyan. Sedangkan, Dirjen Pajak Darmin Nasution menjelaskan, reformasi birokrasi di lingkungan perpajakan sudah dilakukan sejak tahun 1983. "Sudah kita lakukan reformasi, tetapi kalaupun ada tuntutan reformasi itu karena perubahan," ujarnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009