Gagasan itu disampaikan oleh LSM Tenaganita, Menghilangkan Kematian dan Kekerasan dalam Penahanan Bersama (EDICT), Inisiatif Selatan Utara (NSI)
Saya Anak Bangsa Malaysia (SABM) dan Pengacara Peduli Untuk Keadilan (CLJ) di Kuala Lumpur, Minggu.
"Kami sangat prihatin bahwa pemerintah belum mengumumkan langkah-langkah COVID-19 untuk menangani pekerja tidak berdokumen di Malaysia. Kami mencatat bahwa menurut angka resmi, ada lebih dari empat juta pekerja tidak berdokumen di Malaysia," ujar Eksekutif Direktur Tenaganita, Glorene A Das.
Dia mengatakan banyak kasus pelecehan terhadap pekerja asing telah didokumentasikan di Malaysia.
"Siapa yang tidak percaya bahwa pekerja asing tidak berdokumen bekerja lama, menghabiskan waktu dengan upah rendah? Lebih buruk lagi, sekarang banyak yang menganggur selama hampir dua Minggu dan akan terus menganggur lebih lama lagi," katanya.
Langkah-langkah kebijakan publik seperti Perintah Kawalan Pergerakan (MCO) telah mengakibatkan kesulitan besar bagi pekerja asing.
"Syukurlah dampaknya telah dikurangi dengan program pemberian makan yang diprakarsai oleh banyak LSM. Tetapi itu tidak cukup, karena untuk melacak dan tindakan isolasi untuk bekerja, pekerja asing harus dimasukkan sebagai anggota populasi yang terinfeksi dan kemungkinan terinfeksi," katanya.
Karena, ujar dia, mereka tidak berdokumen dan dikenai hukuman berdasarkan Undang-Undang imigrasi Malaysia, wajar jika lebih dari empat juta orang dalam populasi kita tidak akan mencari tes atau perawatan.
"Kami tahu dari laporan berita bahwa beberapa pekerja asing telah diuji. Kami juga telah menerima laporan anonim bahwa banyak pekerja asing telah ditahan oleh pihak berwenang dalam seminggu terakhir," katanya.
Mereka prihatin pengumuman pemerintah pada (23/3) yang mengatakan pekerja asing harus membayar untuk pengujian dan perawatan di rumah sakit Malaysia.
"Ini pasti akan menyebabkan pekerja asing mengambil langkah-langkah khusus untuk menghindari deteksi dan perawatan," katanya.
Mereka prihatin bahwa pengumuman pemerintah akan mengarah ke kasus yang tidak terdeteksi dan menghasilkan penyebaran COVID-19 yang tidak terkendali sehingga Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau pengontrolan pergerakan yang memiliki biaya ekonomi yang besar tidak akan memenuhi tujuannya.
"Kami juga prihatin bahwa tahanan polisi dan pusat penahanan imigrasi dapat menjadi kelompok kasus COVID-19 jika tahanan tidak di-skrining sebelum mereka 'dicampur' dengan tahanan sebelumnya. Semua pegawai yang berhubungan dengan tahanan akan terkena virus," katanya.
Dia mengatakan moratorium tidak berarti pemerintah menghentikan kontrol perbatasan atau tindakan anti perdagangan manusia tetapi bermaksud untuk memastikan migran tidak berdokumen memiliki jalur yang aman untuk mencari bantuan medis dan untuk bertahan hidup.
"Perumusan dan komunikasi amnesti membutuhkan pemikiran yang cermat. Kami mendesak agar perwakilan LSM dan pejabat publik dikonsultasikan sebelum amnesti diselesaikan, diumumkan, dan disebarluaskan," katanya.
Mereka mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mengumumkan tindakan apa yang telah diambil untuk menyaring dan merawat tahanan serta staf pusat penahanan yang mungkin terpapar virus COVID-19.
Baca juga: Tujuh desa di Selangor diisolasi setelah warga tahfiz positif COVID-19
Baca juga: Thailand, Malaysia, Filipina laporkan peningkatan kasus corona
Baca juga: Malaysia "lockdown", ribuan pekerja migran Indonesia pulang via Batam
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2020
