Bogor (ANTARA News) - Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di PuriCikeas Indah, Bogor, Rabu malam, mengatakan Partai Demokrat tidakmenduga Partai Golkar mengeluarkan pernyataan telah menghentikan pembicaraan tentang koalisi secara sepihak dan mengungkapkannya ke publik.
"Bagaimana pun terhadap pernyataan dikeluarkan Partai Golkar tersebut Partai Demokrat menghormati sepenuhnya, itu adalah hak politik Partai Golkar meskipun sekali lagi disayangkan karena itu dilakukan secara pihak," tutur Anas
Anas memaparkan kronologi komunikasi politik intensif yang dilakukan Partai Demokrat dan Partai Golkar yang diakui Anas bahwa kedua partai memiliki kehendak untuk membangun koalisi untuk pemerintahan lima tahun ke depan.
Niat itu kemudian dibicarakan secara substansif oleh tim Partai Golkar terdiri atas Andi Mattalatta, Muladi, dan Sumarsono, serta tim Partai Demokrat terdiri atas Hadi Utomo, Marzuki Alie, dan Anas Urbaningrum.
Pada pertemuan Selasa siang 21 April 2009, Anas menjelaskan, Partai Golkar mengajukan draft kesepakatan koalisi.
"Pada prinsipnya semua butir pada draft tersebut sudah dapat disepakati kecuali satu hal berkaitan dengan pasangan calon presiden dan cawapres yang belum disepakati," ujarnya.
Anas mengatakan Partai Golkar ingin mengajukan satu nama untuk calon wakil presiden, sedangkan Partai Demokrat ingin lebih dari satu nama.
"Karena belum tercapai kesepakatan dalam butir tersebut, maka masing-masing tim sepakat untuk menyampaikan laporan kepada pemberi mandat, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina untuk Partai Demokrat dan Ketua Umum untuk Golkar," tutur Anas.
Pada Selasa malam, tim Demokrat kemudian melaporkan kebuntuan tersebut kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yudhoyono memberi arahan agar masalah jumlah cawapres yang belum disepakati tersebut diendapkan guna dibahas pada pertemuan berikutnya.
Partai Demokrat, lanjut Anas, tidak menduga bahwa Partai Golkar kemudian menyatakan bahwa telah terjadi kebuntuan pembicaraan antara koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar.
"Kami juga tidak menduga bahwa penghentian pembicaraan itu dilakukan secara sepihak. Dengan demikian tidak benar bahwa seolah-olah Partai Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan koalisi ini," ujarnya.
Rabu siang, Rapat Harian Pimpinan Golkar pada Rabu memutuskan menghentikan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat yang telah dilakukan oleh tim kedua partai selama satu pekan terakhir.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sumarsono, tidak didapatkan titik temu koalisi dari kedua pihak setelah dilakukan komunikasi politik yang intensif.
Golkar Mitra Penting
Awalnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu malam di Puri Cikeas berencana memberikan keterangan pers untuk menyikapi pernyataan Partai Golkar tersebut.
Namun, karena pernyataan Partai Golkar dikeluarkan oleh level Sekjen, maka Partai Demokrat memutuskan memberikan mandat kepada Anas Urbaningrum guna memberikan pernyataan resmi Partai Demokrat.
Sebelum mengeluarkan pernyataan resmi, tim sembilan Partai Demokrat menggelar rapat internal selama dua jam di Puri Cikeas, Rabu malam, yang dimpimpin langsung oleh Yudhoyono dan Ketua Umum Hadi Utomo.
Menurut Anas, secara politik isu yang diangkat oleh Partai Golkar sangat sensitif sehingga Partai Demokrat merasa perlu harus memberi penjelasan kepada publik, seluruh kader Partai Demokrat, dan juga Partai Golkar.
Meski telah terjadi insiden politik yang menimbulkan kesalahpahaman dua pihak, Anas mengatakan, Partai Demokrat tetap memandang Partai Golkar sebagai mitra penting dalam pemerintahan maupun parlemen.
"Dan ke depan, Partai Demokrat tetap menganggap kerjasama dalam bentuk apa pun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat ke depan tetap terbuka untuk kerjasama dengan Partai Golkar dan partai-partai lain," katanya.
Partai Demokrat, lanjut dia, tetap berharap kerjasama dengan Partai Golkar yang selama ini sudah terjalin dapat terpelihara secara baik.(*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
