Jakarta (ANTARA News) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dinilai sebagai lembaga yang paling tepat mengambil keputusan jika terjadi kasus pasangan calon presiden-calon wakil presiden tunggal. "Kembalikan kepada fraksi-fraksi di MPR untuk memutuskannya," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy di Jakarta, Rabu. Romi, panggilan akrab politisi muda partai berlambang Ka`bah itu, mengemukakan hal itu menanggapi wacana di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menginginkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pasangan capres-cawapres tunggal. Menurut Romi, saat ini memang belum ada aturan terkait kemungkinan hanya ada satu pasangan capres-cawapres yang mendaftar mengikuti pemilu presiden. Namun, lanjutnya, jika hal itu terjadi maka bukan kewenangan KPU untuk memutuskan jalan keluarnya, termasuk meminta pemerintah menerbitkan Perppu. Dikatakannya, KPU jangan diposisikan atau memposisikan diri untuk mengambil keputusan atas sesuatu yang bukan wewenangnya. "KPU jangan sampai `offside`. KPU adalah penyelenggara teknis pemilu," katanya. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari mengakui sudah ada pembicaraan di internal lembaganya terkait kemungkinan capres-cawapres tunggal pada Pilpres 2009. "Tapi belum sampai tahap putusan," katanya seraya menambahkan bahwa pembicaraan baru sebatas menghasilkan beberapa opsi. Hanya saja, menurut Hafiz, kinerja komisinya akan lebih mudah jika ada Perppu yang mengatur soal capres dan cawapres tunggal.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
