London (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) unggul di Norwegia dan Islandia dengan mengumpulkan 68 suara dari 232 surat suara sah, sementara Partai Demokrat (PD) memperoleh 64 suara.
Sekretaris Tiga Pensosbud KBRI Oslo Febby Fahran kepada ANTARA London, Selasa (21/4) mengatakan, PPLN Oslo-Norwegia melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara melalui TPS dan Pos di KBRI Oslo, yang dihadiri Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Oslo Mansyur Pangeran dan staf KBRI Oslo serta anggota masyarakat dan saksi dari perwakilan PKS.
Sementara itu Ketua PPLN Oslo Machdali Muhadin menyatakan dari keseluruhan surat suara sah, Partai Demokrat memperoleh 64 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 24 suara.
Sedangkan Partai Damai Sejahtera dengan 22 suara, Partai Gerakan Indonesia Raya 10 suara, Partai Golkar tujuh suara, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional masing-masing eam suara.
Sementara Partai Bintang Reformasi meraih lima suara, Partai Buruh dan Kasih Demokrasi Indonesia masing-masing empat suara, Partai Demokrasi Kebangsaan dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama masing-masing tiga suara.
Partai Hati Nurani Rakyat mendapatkan dua suara, dan Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Matahari Bangsa masing-masing satu suara.
Menurut Machdali Muhadin sebanyak 40 surat suara dinyatakan tidak sah. Ketidaksahan 14,70 persen dari total surat suara sebanyak 272 tersebut antara lain disebabkan kesalahan penandaan surat suara, dan ketidaklengkapan dokumen yaitu dokumen C4-LN, khususnya bagi pemilihan melalui pos.
Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Oslo Mansyur Pangeran menyatakan jumlah masyarakat Indonesia di Norwegia dan Islandia yang melaksanakan hak pilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009 masih cukup tinggi yaitu 51,22 persen dari sebanyak 531 pemilih yang terdaftar di DPTLN Oslo.
Jumlah tersebut merupakan pencerminan semangat dan komitmen Warga Negara Indonesia di Norwegia dan Islandia yang memiliki hak pilih untuk menegakkan dan memajukan proses demokratisasi di Indonesia, katanya. (*)
Editor: Guntur Mulyo W
Copyright © ANTARA 2009