"GPS ingin memastikan proses demokrasi berlangsung dalam koridor hukum. Melalui proses demokrasi seperti inilah kita bisa memastikan bahwa daulat negeri ini benar-benar di tangan rakyat," ujar Ketua Umum GPS Suratto Siswodihardjo dalam diskusi terbatas dengan wartawan di Jakarta, Selasa.
Melalui proses demokrasi seperti inilah, ujar Suratto, bangsa Indonesia bisa memastikan bahwa daulat negeri benar-benar di tangan rakyat.
Dikatakannya pula bahwa demokrasi yang santun pada gilirannya akan menghasilkan pemerintahan yang sesuai arah perjuangan reformasi 1998, memiliki kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, konsisten dalam pemberantasan korupsi dan menjamin kelangsungan tegaknya NKRI.
GPS memandang bahwa setelah melalui masa 10 tahun reformasi dan tiga kali pesta demokrasi, rakyat Indonesia baik di perkotaan maupun pedesaan sudah mulai mengerti dan cerdas untuk memaknai hak-haknya dalam berorganisasi dan menyampaikan pendapat.
"Karenanya, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa bagi mereka," katanya.
Menurut Suratto, organisasi yang dipimpinnya juga memiliki jaringan di daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
Sementara itu, dalam struktur kepengurusan organisasi tersebut, tercatat sejumlah nama seperti mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Sutanto, mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Menkes Siti Fadilah Supari dan Menhut MS Kaban duduk dalam jajaran dewan penasehat.
Selain itu, nama lainnya yang juga duduk dalam dewan penasehat GPS adalah mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suyono dan mantan Kaster TNI Letjen (Purn) Agus Wijoyo serta politisi PKB yang juga adik Gus Dur, Lili Wahid.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
