Partai Bulan Bintang: Ambil kebijakan "lockdown" tekan COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Partai Bulan Bintang meminta kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan lockdown atau karantina wilayah guna menekan penyebaran COVID-19.

"Dua minggu yang lalu melalui ketua umum kami Prof. Yusril Ihza Mahendra, kami juga sudah menyampaikan dan mendesak agar segera dilakukan lockdown guna menekan penyebaran dan guna menghentikan penyebaran virus ini sesegera mungkin," kata Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PBB Randy Bagasyudha melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

PBB juga sejak 21 Februari 2020 telah mencoba mengingatkan secara dini kepada pemerintah melalui kegiatan salat Hajat dan seminar nasional bekerja sama dengan rumah sakit dan Universitas YARSI Jakarta Pusat mengenai bahaya COVID-19 dan langkah-langkah penanganannya.

Hal tersebut, lanjut dia, bukan untuk pencitraan atau hal-hal sepele lainnya, melainkan semata-mata karena pihaknya mengetahui bagaimana bahaya dan begitu cepatnya virus tersebut akan menyebar di tengah-tengah masyarakat.

"Jika di negara yang lebih maju saja di Eropa mereka kewalahan, apalagi di tengah masyarakat kita yang tingkat kesadarannya cukup rendah. Lihatlah bagaimana masyarakat kita dengan tenangnya meramaikan daerah Puncak, sebagian menggunakannya untuk mudik dan pergi daerah wisata ketika kita galakkan work from home," tuturnya.

Ia menilai masyarakat belum memiliki kesadaran yang cukup untuk bisa secara mandiri ikut menyukseskan sebuah gerakan nasional dalam menghadapi wabah COVID-19.

"Perlu kebijakan secara struktural untuk benar-benar membatasi ruang gerak masyarakat demi membatasi penyebaran virus ini," ujar Randy..

Menurut dia, keengganan dan kelambanan membatasi ruang gerak masyarakat membuat pandemi tersebut kian menyebar, malah makin tidak terkendali karena mulai menyebar ke daerah-daerah lain di luar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek).

"Di daerah, fasilitas kesehatan dan kesadaran masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan Jakarta. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana caranya menghentikan pandemi ini ketika sudah terlambat," katanya.

Ia pun menyatakan bahwa lockdown adalah sebuah keniscayaan sebagaimana telah diingatkan sejak zaman Rasulullah saw.

Ia pun lantas mengutip sabda Rasullah saw. yang berbunyi, "Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Swt. untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." (H.R. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

"Negeri di sini dapat juga diartikan sebagai daerah bukan hanya berarti negara," kata Randy.

Pertimbangan ekonomi dan politik, kata dia, hendaknya dikesampingkan sementara waktu, mengingat keselamatan rakyat dan keselamatan bangsa adalah prioritas utama sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945.

"Ekonomi kita pasti akan terpukul dengan lockdown. Akan tetapi, akan makin parah jika terlambat dilakukan. Ekonomi ambruk dapat kita bangun kembali. Namun, ongkos sosial dan nyawa rakyat tidak dapat kita kembalikan," ucap Randy.

Atas nama keselamatan bangsa yang lebih besar, kata dia, sebaiknya kebijakan lockdown yang ketat dengan melibatkan aparat negara secara masif dapat dilakukan.

"Sekali lagi, sebelum semuanya terlambat dan masih dapat kita kendalikan," katanya mengingatkan.