Menteri PU Yakin Sejumlah Tol Beroperasi 2009

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yakin beberapa ruas tol yang dibangun dan diprogramkan pemerintah, sudah dapat beroperasi pada 2009 - 2010.

Djoko Kirmanto kepada wartawan di Jakarta Senin mengaku sudah melihat langsung pelaksanaan pembangunan tol Kanci - Pejagan milik Bakrie Toll Road yang ditargetkan rampung sebelum lebaran 2009.

"Saya tanyakan langsung ke kontraktor PT.Adhi Karya Tbk mengenai pembayaran, ternyata lancar dipenuhi pihak investor, berdasarkan hal ini saya yakin pembangunan akan selesai sesuai target," ujarnya.

Menteri juga menaruh harapan pada pembangunan seksi I tol akses Tanjung Priok, Rorotan - Cilincing sepanjang 4 kilometer akan dapat diselesaikan tahun 2009, serta akses Tanjung Priok ditargetkan dapat tersambung 2010.

Kemudian pembangunan jalan tol Kebon Jeruk - Penjaringan yang semula terkendala kasus arbitrase pemegang saham, kini sudah mulai melanjutkan pekerjaanya sehingga tahun 2010 diharapkan tersambung dengan akses Priok.

Sedangkan untuk W2 (Kebon Jeruk - Ulujami) Menteri Pekerjaan Umum yakin akan dapat diselesaikan karena nama besar investor dibelakangnya PT.Jasa Marga Tbk sebagai BUMN di bidang pengembangan jalan tol.

Dia juga melihat harapan pembangunan jalan tol pada ruas Cinere - Jagorawi, seksi I Semarang - Solo, serta seksi I Bogor - Ring Road yang diharapkan selesai tahun 2009 - 2010.

Mengenai enam ruas tol yang sudah eksisting namun belum tandatangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Menteri PU menyatakan tidak ada masalah tinggal diubah.

"Saya rasa semua sudah dipersiapkan Pak Nurdin (Kepala Badan Pengatur Jalan (BPJT), para operator tinggal mengubahnya saja," ujarnya.

Termasuk ruas yang harus diubah PPJT tol Tangerang - Merak yang saat ini tengah melaksanakan program rehabilitasi jalan sampai dengan 2010 sebagai kompensasi pemerintah akan memperpanjang hak konsesi ruas ini.

Konsesi ruas tol yang sudah beroperasi sebagian masih menggunakan perjanjian lama, sesuai PP No. 15 tahun 2005 harus diubah harus disepakati dengan pemerintah, jelasnya.
(*)