Pemerintah Awasi NPL KUR

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Negara BUMN menyatakan akan mengawasi perkembangan kredit bermasalah (NPL) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijamin PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jamkrindo.

"Kita ingin melihat bagaimana kedua perusahaan itu dari sisi NPL KUR yang dijaminkan," kata Menneg BUMN Sofyan Djalil, di Jakarta, Senin.

Menurut Sofyan, pemetaan NPL KUR tersebut merupakan syarat untuk meningkatkan modal Askrindo dan Jamkrindo agar KUR dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Ia berpendapat, karena jika NPL melonjak maka akan memakan modal dua perusahaan asuransi kredit pelat merah itu.

Ia menjelaskan, pada 2009 pemerintah menambah modal kepada Askrindo dan Jamkrindo masing-masing Rp500 miliar, dari modal yang sebelumnya telah dikantongi masing-masing Rp250 miliar.

Penambahan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) itu merupakan bagian dari program stimulus ekonomi dari pemerintah yang diharapkan dapat mendorong ekspansi KUR pada tahun ini hingga mencapai Rp8 triliun, sekaligus bisa mendorong penjaminan kredit hingga Rp20 triliun.

"Dalam situasi seperti sekarang ini, KUR sangat berharga untuk membantu orang-orang kecil, tetapi secara kredit bagaimana program itu berkelanjutan dan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat," ujarnya.

Meski begitu ia menambahkan, saat ini NPL KUR masih tergolong rendah karena program KUR baru berjalan satu tahun.

"Tapi yang penting bagaimana pada tahun-tahun berikutnya dapat diketahui proyeksi NPL dan bagaimana cara perusahaan itu mengantisipasinya," ujar Sofyan.

Untuk itu ujarnya, Kementerian BUMN dan Bank Indonesia sebagai bank sentral bekerjasama mengawasi dan memetakan NPL KUR tersebut demi menjaga kesinambungan program KUR ke depan. (*)