"Kita mesti optimis lah, optimisme itu harus dilanda dengan realitas kalau memang ada kendala ya harus dipecahkan kendala itu," kata Widodo AS usai rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Menurutnya, persoalan pemilu seperti dugaan pelanggaran sudah ditangani secara administratif dan pidana oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.
"Terkait dengan pelanggaran yang bersifat pidana ada sentra penegakan hukum terpadu Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Ini yang juga kita minta untuk dipacu penyelesaiannya," katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa Polri juga bersifat netral dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu yang sudah masuk ke Polri.
"Saya kira Polri bekerja secara profesional, dan kita tahu semua aparat netral dalam pemilu ini sehingga yang penting bagaimana itu dikelola kalau memang berkait dengan pelanggaran pidana," katanya.
Mengenai penghitungan suara hasil pemilu yang dianggap lambat, ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk membantu KPU dalam menyelesaikan hal itu.
"Saya kira Mendagri hari ini akan berkomunikasi membicarakan kendala apa yang dihadapi oleh KPU dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu itu," katanya.
Penghitungan Pusat Tabulasi Nasional KPU sampai Senin siang ini hanya berhasil menghimpun jumlah suara sekitar 13 juta suara, atau jauh dari total jumlah DPT sebanyak 171.265.442 orang.
"Ini menjadi penting dan pemerintah menugasi Mendagri untuk komunikasi dengan KPU tentang perhitungan suara ini. Yang penting `timeline` yang dirumuskan dalam rangka penghitungan suara ini dapat ditepati dan kalau ada kendala-kendala, Mendagri harus bisa komunikasi apa yang bisa dibantu," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
