Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah anggota DPR dan pejabat pemerinta yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi kompak membantah keterangan anggota DPR, Abdul Hadi Djamal (AHD), terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga di Indonesia Bagian Timur.
Abdul Hadi Djamal adalah anggota DPR yang ditangkap KPK di Jakarta, 2 Maret 2009, bersama pegawai Departemen Perhubungan Darmawati dan pengusaha Hontjo Kurniawan.
Dalam penangkapan tersebut, Tim KPK menemukan uang sebesar Rp54,5 juta dan 90 ribu dolar AS yang diduga merupakan suap terkait proyek pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Bagian Timur.
Abdul Hadi, setelah diperiksa petugas dari Tim KPK, menyebut penangkapannya terkait dengan pertemuan beberapa anggota DPR yang tergabung dalam Panitia Anggaran dan pejabat Departemen Keuangan di Hotel Four Seasons, Jakarta, 19 Februari, atau sebelas hari sebelum penangkapan.
Menurut Abdul Hadi, pertemuan itu untuk membahas kenaikan anggaran program stimulus fiskal 2009 untuk infrastruktur, dari Rp10,2 triliun menjadi Rp12,2 triliun.
Dengan adanya informasi tersebut, maka KPK segera memanggil sejumlah anggota DPR yang terkait dengan panitia anggaran untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus itu.
Para anggota DPR tersebut adalah Jhonny Allen dan Enggartiasto Lukita yang diperiksa KPK pada 13 April, Emir Moeis yang diperiksa pada 14 April, serta Hasto Kristianto dan Rama Pratama yang diperiksa pada 16 April.
Jhonny Allen, yang pada hari pemeriksaan ditunggui sekitar 15 pengawal lelaki bertubuh tegap, membantah telah menerima uang dalam kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan dermaga itu.
"Saya tidak tahu persoalan itu," kata politisi Partai Demokrat kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK.
Mengenai keterangan anggota DPR Abdul Hadi Djamal yang mengatakan Jhonny juga menerima uang "pelicin", Jhonny membantahnya dan meminta wartawan bertanya sendiri kepada Abdul Hadi.
Sedangkan mengenai pertemuan di Hotel Four Seasons, Jhonny mengatakan, telah berulangkali menjelaskan bahwa hal itu hanyalah pertemuan informal.
Sementara itu, Enggartiasto Lukita mengatakan, pertemuan di Four Seasons hanya bertujuan untuk menyamakan persepsi antara DPR dan pemerintah terkait penambahan dana stimulus.
Dalam pertemuan itu, politisi Partai Golkar itu menyatakan tidak dibahas tentang kenaikan anggaran karena hal tersebut baru diputuskan pada 24 Februari.
Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengatakan, pertemuan antara sejumlah anggota DPR dan pejabat pemerintah dari Departemen Keuangan di Hotel Four Seasons di Jakarta pada 19 Februari tidak menghasilkan keputusan apa-apa.
"Pertemuan itu tidak membuat keputusan apa-apa," kata Emir.
Menurut politisi PDIP ini, pertemuan itu hanya pertemuan biasa yang membahas antara lain kondisi perekonomian yang sedang dialami bangsa ini.
Selain itu, ujar dia, usulan penyelenggaraan pertemuan yang terjadi di Hotel Four Seasons itu tidak berasal dari pihak Panitia Anggaran DPR.
"Saya sendiri tidak diundang dan tidak hadir dalam pertemuan tersebut," katanya.
Keadaan genting
Rekan Emir yang juga berasal dari Fraksi PDI-P, Hasto Kristianto mengatakan, pertemuan sejumlah anggota DPR dan pejabat pemerintah dari Departemen
Keuangan di Four Seasons pada 19 Februari terkait dengan keadaan genting negara akibat krisis ekonomi global.
Menurut Hasto, kondisi genting yang dikatakan pemerintah tersebut berkaitan dengan dampak krisis keuangan global yang juga menimpa Indonesia.
Untuk itu, pemerintah berencana mengatur penggunaan APBN sesuai dengan kondisi genting tersebut.
Mendengar hal ini, Hasto menyampaikan keluhan dan meminta pemerintah agar menyampaikan penjelasan secara resmi terlebih dahulu.
Ia menuturkan, dalam pertemuan tersebut tidak dibahas proyek karena pembahasan tentang hal itu dilakukan di tingkat komisi DPR atau melalui sinkronisasi antarkomisi.
Rama Pratama juga membantah telah mengusulkan peningkatan dana stimulus untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp2 triliun dalam pertemuan tersebut.
Menurut politisi PKS itu, penambahan dana stimulus tersebut hanya akan menambah defisit pada APBN terlebih dalam masa krisis ekonomi global yang juga berdampak pada Indonesia.
Ia mengatakan, pertemuan di Four Seasons sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Abdul Hadi Djamal.
Dari pihak pejabat Departemen Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu Anggito Abimanyu juga telah diperiksa KPK pada 6 April.
Senada dengan yang dikemukakan sejumlah anggota DPR, Anggito mengatakan, pertemuan Four Seasons tidak terkait dengan penangkapan Abdul Hadi.
Ia juga membantah telah mendapat keuntungan dari pertemuan tersebut.
Menurut dia, pertemuan itu membahas program dana stimulus secara umum untuk memulihkan ekonomi akibat krisis, tanpa membahas anggaran tiap departemen atau instansi secara spesifik.
Anggito mengaku mendapat undangan melalui pesan singkat untuk menghadiri pertemuan tersebut.
"Setelah berkonsultasi dengan pimpinan Departemen Keuangan, saya sebagai kepala BKF memenuhi undangan tersebut bersama dengan pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran," kata Anggito tanpa merinci nama pengundang dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Abdul Hadi Djamal setelah diperiksa KPK pada 30 Maret mengatakan, KPK sudah memiliki semua data terkait kasus yang menjeratnya.
"KPK profesional, sudah punya data semua," kata Abdul Hadi.
Selain itu, politisi Partai Amanat Nasional itu juga mengimbau berbagai pihak untuk membiarkan KPK bekerja dan membuktikan semua hal terkait kasus yang menimpanya itu. (*)
Oleh Oleh Muhammad Razi Rahman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
