Anggota DPR minta pemerintah perhatikan warga terdampak COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Putu Supadma Rudana meminta pemerintah memperhatikan warga yang terdampak COVID-19, misalnya memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara "door to door" kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini.

"Saya mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, namun apakah itu cukup? Saya rasa tidak. Pemerintah seharusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara 'door to door' kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini," kata Putu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia juga mengatakan, jangan sampai pemerintah abai kepada masyarakat kecil, seperti pedagang, buruh, ojek daring, ojek pangkalan, sopir angkot, sopir busway, dan pekerja kasar (kuli) karena rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab negara.

Putu yang merupakan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu khawatir jika pandemi COVID-19 ini tidak segera berakhir, maka akan membuat ekonomi di Indonesia lumpuh.

Hal itu, menurut dia, terlihat dari sejumlah pusat perbelanjaan, kantor, kafe, dan bioskop yang mulai tutup.

"Dan yang paling terdampak tentu saja adalah sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, pemerintah juga harus peduli kepada pelaku usaha di seluruh wilayah terdampak dengan memberikan insentif agar usahanya tidak mati karena COVID-19.

Dia juga menyoroti bertambahnya pasien positif COVID-19 di Indonesia yang jumlahnya per-tanggal 26 Maret 2020 menjadi 893 orang, 78 orang meninggal, dan 35 pasien dinyatakan sembuh.

Putu mengatakan, dirinya sudah beberapa kali mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan "lockdown" dalam menghadapi COVID-19, namun sepertinya pemerintah enggan mengambil langkah tersebut.

Menurut dia, saat ini sudah ada 24 provinsi yang terpapar COVID-19 sehingga jangan sampai korban bertambah banyak lalu baru diambil kebijakan "lockdown".