Anggota DPR: Batasi migrasi warga untuk cegah penyebaran COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan, perlunya kebijakan yang jelas dan spesifik dari pemerintah terkait pembatasan migrasi warga dalam mencegah penyebaran COVID-19 karena masih ada masyarakat yang melakukan migrasi ke daerah lain.

"Saya melihat ada banyak tafsir di masyarakat atas imbauan 'physical distancing' (jaga jarak) dan 'stay at home' (diam di rumah), itu," kata Sahroni, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, massifnya penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini merupakan gambaran tak optimalnya kebijakan atau imbauan pemerintah terkait 'social distancing' dalam upaya mencegah penyebarluasan virus mematikan tersebut. DI sisi lain, juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan yang diserukan pemerintah.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu mengevaluasi dan menerapkan kebijakan yang sifatnya mengikat bagi setiap individu agar potensi penularan COVID-19 dapat ditekan.

Ia mencontohkan masih banyak perantau menafsirkan hal itu dengan pulang ke kampung halaman tanpa disadari telah menjadi carrier dari virus itu sendiri.

Namun di sisi lain pemerintah juga diingatkannya agar tanggap dan cepat mengevaluasi kebijakan yang dinilai kurang optimal berjalan di masyarakat.

Perpindahan orang dari suatu daerah berkategori zona merah, seperti Jakarta misalnya, menyebabkan daerah lain akhirnya rentan sehingga menuntut pemerintah tanggap atas situasi dan kondisi tersebut untuk kemudian melakukan evaluasi dan menciptakan solusi baru atas persoalan yang ada.

"Kebijakan dikeluarkan pemerintah sebenarnya bagus dengan seruan 'stay at home'. Tujuannya agar 'physical distancing' berjalan baik hingga menekan penyebaran COVID-19. Namun pemerintah juga harus selalu cermat mengevaluasi situasi terkini," paparnya.

Kekhawatiran penyebaran COVID-19 akibat migrasi ini akan semakin tinggi mengingat bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri akan segera tiba.

"'Physical distancing' yang terus digaungkan pemerintah dan berbagai elemen saja pada kenyataannya masih banyak diabaikan mereka yang tidak memiliki kepentingan mendesak. Bagaimana saat Ramadhan dan Idul Fitri yang secara tradisi di Indonesia lekat dengan aktivitas mudik? Daerah yang sebelumnya tidak terpapar akhirnya akan berstatus darurat, seperti di berbagai daerah saat ini," tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah tak hanya menerapkan 'physical distancing', tapi perlu mengeluarkan kebijakan tegas seperti lock down ataupun aturan lainnya agar penyebaran COVID-19 tak semakin meluas.