"Saya datang ke pertemuan itu karena pemerintah mengatakan kondisi sudah emergency (genting)," kata Hasto kepada wartawan usai diperiksa di Gedung KPK di Jakarta, Kamis.
Menurut Hasto, kondisi genting yang dikatakan pemerintah tersebut berkaitan dengan dampak krisis keuangan global yang juga menimpa Indonesia.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah berencana mengatur penggunaan APBN sesuai dengan kondisi genting tersebut.
Mendengar hal tersebut, Hasto yang merupakan politisi asal PDI-P meminta pemerintah menyampaikan penjelasan secara resmi terlebih dahulu. "Bahkan kami menyampaikan komplain," katanya.
Ia juga menuturkan, dalam pertemuan tersebut tidak dibahas proyek karena pembahasan tentang hal itu dilakukan di tingkat komisi di DPR atau melalui sinkronisasi antarkomisi.
Sebelumnya, petugas KPK telah menangkap anggota DPR, Abdul Hadi Djamal, bersama pegawai Departemen Perhubungan, Darmawati, dan pengusaha, Hontjo Kurniawan.
Dalam penangkapan tersebut, Tim KPK menemukan uang sebesar Rp54,5 juta dan 90 ribu dolar AS yang diduga merupakan suap terkait proyek pembangunan dermaga di Indonesia bagian Timur.
Abdul Hadi menyatakan, penangkapan dirinya terkait dengan pertemuan antara beberapa anggota DPR yang tergabung dalam Panitia Anggaran dan pejabat Departemen Keuangan di Hotel Four Seasons, Jakarta, pada 19 Februari 2009.
Menurut Abdul Hadi, pertemuan itu untuk membahas kenaikan anggaran program stimulus fiskal 2009 untuk infrastruktur dari Rp10,2 triliun menjadi Rp12,2 triliun.
Sejumlah anggota DPR lainnya yang telah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut, antara lain Jhonny Allen, Enggartiasto Lukita, dan Emir Moeis. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
