"Kita tidak akan menerapkan lockdown, tetapi social distancing atau physical distancing. Sebenarnya bukan soal physical distancing atau lockdown, tetapi yang penting adalah menerapkan disiplin. Oleh karena itu yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana menerapkan disiplin masyarakat untuk mematuhi seruan itu," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam telekonferensi pers dari rumah dinas wapres di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Warga apresiasi program penataan kawasan kumuh di Trenggalek
Baca juga: Puluhan desa di Bekasi dinyatakan kumuh
Baca juga: Dinas: Penataan kawasan kumuh Yogyakarta diarahkan pada sanitasi sehat
Sepakat dengan Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf mengatakan hingga saat ini Pemerintah belum memilih opsi lockdown sebagai satu langkah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di dalam negeri.
Pemerintah lebih mengandalkan masyarakat untuk tinggal di rumah dan menjaga jarak fisik dengan orang lain, khususnya di daerah dengan jumlah penderita positif, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) tinggi.
Untuk mengoptimalkan kebijakan tinggal di rumah dan jaga jarak tersebut, lanjut Wapres, Pemerintah memantau kedisiplinan masyarakat dengan melibatkan banyak pihak dari tenaga kesehatan, keamanan hingga keagamaan.
"Kita melakukan upaya-upaya pendisiplinan itu melalui pendekatan kesehatan, kemudian keamanan juga untuk membubarkan setiap kerumunan yang bisa mengakibatkan penyebaran virus itu, dan juga pendekatan keagaaman untuk memahami dari aspek-aspek keagamaan," ujarnya.
Sejumlah negara menerapkan kebijakan lockdown sebagai solusi untuk mempercepat pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Namun, banyak faktor yang harus disiapkan untuk menerapkan lockdown karena sebuah pemerintahan benar-benar menutup akses masuk dan keluar negaranya untuk menangani COVID-19.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
