"Kita tidak perlu insentif, yang kita perlukan sebenarnya kebijakan yang mendukung," kata Direktur Layanan Korporasi PT Bakrie Telecom, Rakhmat Junaidi, di sela-sela Gathering Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa operator telekomunikasi pada dasarnya memerlukan insentif tetapi tidak mungkin diberikan begitu saja, karena butuh persetujuan banyak departemen.
Karena itu, ia mengatakan, bahwa masalah yang dianggap penting oleh pemerintah, bisa jadi tidak urgent bagi operator.
Terkait dengan regulasi, Rakhmat mengatakan, ada satu kebijakan yang seharusnya dilengkapi dengan kebijakan lainnya. Atau satu regulasi lama perlu dibenahi dengan yang baru.
Beberapa regulasi yang dianggap usang dan perlu segera diperbarui yakni terkait masalah numbering, struktur network, dan ruting.
Sebelumnya, Ketua BRTI yang juga menjabat Dirjen Postel, Basuki Yusuf Iskandar mengatakan perlu segera penyeragaman persepsi antara regulator dan operator terkait pemecahan masalah-masalah sektor telekomunikasi yang dianggap emergency.
Menurut dia, Komite Regulasi Telekomunikasi BRTI sendiri mencoba melontarkan current issue pada setiap kesempatan untuk dibahas, sebelum terbentuk Peraturan Menteri.
Ia minta kepada para operator untuk selalu siap menghadapi perubahan yang terjadi di sektor telekomunikasi yang begitu cepat.
"Timing itu penting, karena teknologi selalu berubah," katanya.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
