Jakarta (ANTARA News) - Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 9 April 2009 tidak bisa diklaim hanya merugikan sejumlah partai tertentu, karena persoalan tersebut juga merugikan semua partai peserta pemilu, termasuk Partai Demokrat.

Demikian pernyataan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf kepada pers di Jakarta, menanggapi munculnya ketidakpuasan sejumlah elite partai politik terhadap DPT.

Nurhayati mengemukakan, pihak yang paling mengetahui data kependudukan di daerah adalah pemerintah daerah.

Dia mengatakan, kepala daerah semestinya mengetahui komposisi kependudukan, bukan justru lepas tangan atas persoalan DPT. Namun ternyata ada kepala daerah melempar tanggung jawab kepada pihak lain.

Akibat persoalan DPT, Partai Demokrat juga dirugikan, misalnya, di daerah pemilihan (Dapil) Malang Raya (Jawa Tmur), dari 1.700 penghuni LP Batu, hanya 425 orang yang masuk DPT.

Padahal orang yang tidak masuk DPT itu ada kemungkinan merupakan orang yang akan memilih Partai Demokrat.

"Karena itu, tidak `fair` kalau dianggap Partai Demokrat diuntungkan dengan persoalan DPT," katanya.

Dia mengatakan, tidak tepat apabila persoalan DPT menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena pemerintah pusat memperoleh data dari pemerintah daerah. Dalam kaitan ini, kepala-kepala daerah umumnya bukan berasal dari Partai Demokrat.

"Di Dapil Malang Raya itu, bupati dan walikota bukan dari Partai Demokrat. Bagaimana mungkin Partai Demokrat mendapat keuntungan kalau yang berwenang menangani data kependudukan adalah bupati dan wali kota bukan berasal dari Partai Demokrat," katanya.

Nurhayati yang juga anggota Komisi VI (bidang investasi dan perdagangan) DPR menilai, jika persoalan DPT didengung-dengungkan sebagai sebuah kerugian. maka kerugian itu dirasakan semua partai peserta pemilu.

Dia menegaskan, pemilu sudah berlangsung aman dan lancar, tetapi elite partai tidak bersikap realistis dan tidak menunjukkan sikap sebagai negarawan.

"Mengapa elite parpol tidak mau `legowo` menerima kekalahan, padahal rakyat menyikapi hasil pemilu secara dewasa," katanya.

Dia mengatakan, siapa pun yang memperoleh kemenangan dalam pemilu maka kemenangan itu merupakan kemenangan bersama.

Apabila secara resmi Partai Demokrat dinyatakan menang pemilu, maka kemenangan itu tidak bisa diklaim sebagai kemenangan Partai Demokrat semata, tetapi juga kemenangan semua pihak yang sudah menciptakan pemilu yang aman dan lancar.

"Kalau masih ada kekurangan, terutama terkait DPT, mari kita perbaiki bersama. Kita dorong bersama-sama agar KPU bisa memperbaiki persoalan DPT untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ," katanya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009